SERANG ,- Komisi IV DPRD Banten melaksanakan rapat koordinasi bersama OPD terkait diantaranya; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Banten, Selasa (28/4/2026).
Ketua Komisi IV Muhammad Nizar menjelaskan bahwa pembahasan evaluasi pelaksanaan APBD Triwulan I TA 2026 kali ini bertujuan untuk mengetahui program dan kegiatan pada masing-masing instansi kerja. Ia meminta setiap OPD dapat menyampaikan paparannya secara jelas, lugas, dan singkat.
Dinas PUPR saat ini menyoroti pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, pengelolaan sumber daya air, dan pengendalian banjir. Kadis PUPR Arlan Marzan menyebutkan bahwa PUPR memiliki beberapa program yang sudah/sedang dilaksanakan.
Dinas Perkim menyebutkan bahwa program yang berlangsung tahun 2026 adalah sebagai berikut; Program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni / Bedah Rumah), Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh, Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman, Rehabilitasi & Pembangunan Rumah Korban Bencana, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Program PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum), dan Program Sosial Lingkungan (Gerakan Bersih).
Sementara itu, Bappeda memiliki program Penyusunan RKPD 2026 & RKPD 2027, Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Banten, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan, Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis, dan Penguatan Sistem Perencanaan Berbasis Data.
Program Biro Barjas Provinsi Banten 2026 ini adalah; Pengadaan Barang/Jasa (E-Procurement), Pendampingan & Fasilitasi Pengadaan OPD, Penguatan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa), Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan, Monitoring & Evaluasi Proses Pengadaan, dan Implementasi Katalog Elektronik (E-Katalog).
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Nizar menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan peningkatan kualitas perencanaan agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
“Selaku ketua komisi IV saya meminta seluruh OPD untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan program prioritas. Sinergi dan koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar setiap kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam arahannya, Ketua DPRD Banten sekaligus Koordinator Komisi IV H. Fahmi Hakim menekankan bahwa tahapan pembangunan harus dilaksanakan secara sistematis, mulai dari perencanaan, konsultasi, pelaksanaan hingga evaluasi.
“Pelaksanaan program tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan saja tapi harus diwujudkan dan selaras dengan visi pembangunan, yaitu Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi.” ujarnya
Menutup rapat koordinasi ini, Komisi IV DPRD Banten akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna mendorong peningkatan kinerja OPD agar seluruh program pembangunan daerah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Provinsi Banten. (Hn/din/Infopubdok)
