SERANG,- DPRD Banten gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa persidangan ke III (tiga) Tahun sidang 2022-2023, Selasa (27/06/23).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banten Barhum HS. Turut hadir wakil Ketua H. Fahmi Hakim dan M. Nawa Said Dimyati serta Plh Sekda Banten Hj. Virgojanti dan jajarannya.
Secara umum aspirasi masyarakat yang terjaring dalam reses berkaitan dengan permasalahan pembangunan pada tiap daerah pemilihan.
Pada laporan hasil reses anggota DPRD dapil Banten 1 yang meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, Yoyon Sujana selaku juru bicara menyampaikan bahwa masyarakat mengeluhkan mengenai persediaan bibit ternak dan pupuk, penanggulangan dan pemulihan lahan kritis, pengembangan sistim irigasi, peningkatan kualitas permukiman kumuh serta belum optimalnya pemberian bantuan sosial untuk masyarakat karena dinilai belum memberikan dampak positif bagi penanggulangan kemiskinan.
“Pada bidang pemerintahan diantaranya belum optimalnya ketentraman, kurangnya persediaan air, benih padi, bibit ternak dan pupuk bagi masyarakat serta belum efektifnya penanggulangan dan pemulihan lahan kritis baik didalam dan diluar kawasan hutan,” tuturnya
“Bidang kesejahteraan yaitu masih kurangnya pemberian bansos dan hibah untuk organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan keagamaan, belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dan belum maksimalnya penataan serta peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh serta bantuan Jamsosratu belum memberikan dampak positif bagi penanggulangan kemiskinan,” tambahnya.
Selanjutnya hasil reses untuk wilayah dapil Banten 2 yang meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon dilaporkan oleh Ishak Sidik selaku juru bicara.
Dalam laporannya, Ishak Sidik menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah dapil Banten 2 banyak mengeluhkan mengenai kurangnya upaya pemerintah Banten dalam mendukung UMKM dan masih terbatasnya akses industri kecil pada sumber bahan baku permodalan dan pasar serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang belum optimal.
Sementara itu berkaitan dengan kesejahteraan, yaitu mengenai rendahnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat, rendahnya kesempatan kerja dan belum optimalnya pemberdayaan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
“Pada bidang perekonomian kurangnya upaya pemerintah dalam mewadahi dukungan UMKM, terbatasnya akses industri kecil pada sumber bahan baku permodalan dan pasar, serta belum optimalnya opengedalian alih fungsi lahan pertanian. Lalu pada bidang kesejahteraan yaitu kurangnya pembinaan organisasi kesenian dan senibudaya, rendahnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat,rendahnya kesempatan kerja dan belum optimalnya pemberdayaan sosial bagi masyarakat kurang mampu,” jelas Ishak.
Terakhir laporan dari dapil Banten 3 yang meliputi Kab tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang selatan disampaikan oleh juru bicara yaitu Maretha Dian Artanti, diantaranya pada bidang kesejahteraan antara lain terbatasnya ruang kelas bagi lulusan SMP sederajat yang menyulitkan calon orang tua siswa baru untuk mendaftarkan anaknya di SMA/SMK Negeri, sehingga pembangunan USB harus segera direalisasikan.
“Bidang kesejahteraan antara lain terbatasnya ruang kelas bagi lulusan SMP sederajat yang menyulitkan calon orang tua siswa baru untuk mendaftarkan anaknya di SMA/SMK Negeri sehingga pembangunan USB harus segera direalisasikan,” tegasnya
Hasil dari reses ini memunculkan ususlan program kegiatan sebanyak 385 dari dapil Banten 1, 426 usulan dari dapil Banten 2 dan 810 usulan dari dapil Banten 3.
Selanjutnya usulan ini diberikan kepada pemerintah daerah Provinsi Banten untuk dijadikan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD dalam menyusun RKPD Tahun 2024.
(Yuni/Bid.InfoPub&Dok)
