SERANG, – Komisi V DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten bertempat diruang rapat Komisi V DPRD Banten pada Senin, (2/8/2021).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPRD Banten dengan tema rancangan kebijakan APBD prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi V Muhamad Nizar didampingi oleh Sekretaris Komisi V H. Fitron Nur Ikhsan, anggota H. Umar Bin Barmawi beserta jajaran serta pihak BPBD Provinsi Banten.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPBD Provinsi Banten Nana Suryana, S.T., M.Si menyampaikan, mengenai alokasi anggaran pada tahun 2021 dengan menjalankan dua program yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah dan program penanggulangan bencana.
Selain itu, Nana juga memaparkan mengenai laporan kegiatan satgas penanggulangan bencana BPBD Provinsi Banten ditengah pandemi covid-19 ini dengan rekapitulasi pembagian masker di wilayah Provinsi Banten.
“Untuk masker semua totalnya ada 6.505 yang kami bagikan ke Tangerang raya mulai dari tanggal 26-31 Juli karena kepatuhan masker di Banten rendah 28% belum patuh,” paparnya.
Tak hanya itu, pada masa pandemi covid-19, BPBD Provinsi Banten juga menyalurkan bantuan lainnya ke daerah-daerah di Banten diantaranya yaitu masker kain, sarung tangan non medis, alat semprot desinfektan, hand sanitizer, serta kantong mayat.
Mendengar pemaparan dari kepala BPBD Provinsi Banten, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Muhamad Nizar menjelaskan, bahwa ada penurunan di program penanggulangan bencana. Sehingga prorgram urusan daerah masih besar ke daerah dari tahun 2021 ke 2022.
Beliau akan melakukan rapat lanjutan agar BPBD dapat bekerja dengan baik lagi. “Stelah rapat nanti dicarikan solusi. Kami perlu koordinasi,” tutupnya. (Tia/Bid.Infopub)