DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten

Pansus IV DPRD Banten Gelar Rapat Pembahasan Raperda Pengelolaan Zakat

HUT RI 76TH

SERANG, – Panitia khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Banten menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) usul DPRD tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, di ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi Banten Selasa, (30/3/2021)

Rapat kerja dalam kesempatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus IV H. Ali Nurdin A Gani SH., MH, didampingi oleh Moh. Bahri S.Pd.I., SH selaku Wakil Ketua Pansus IV dan H. Jamin M.Si selaku Sekretaris Pansus IV.

Dalam rapat ini hadir pula anggota pansus lainnya yaitu Muhammad Nizar, Teguh Ista’al S.Kom, Drs. Hj. Shinta Wishnu Wardhani dan Heri Handoko SE. Serta turut pula hadir Komisi V, Bapemperda dan Biro Hukum.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Pansus IV Moh. Bahri S.Pd.I., SH menjelaskan, bahwa hadirnya peraturan daerah tentang pengelolaan zakat harus dimaksimalkan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban zakat saja, tetapi juga makna di dalam zakat sendiri melalui perda yang dibuat untuk kesejahteraan.

Ditempat yang sama, anggota Pansus IV Drs. Hj Shinta Wishnu Wardhani mengatakan, bahwa informasi terkait laporan zakat ini harus lebih masif lagi serta berharap agar perda ini daya gunanya lebih luas lagi.

“Contohnya bisa digunakan dibidang pendidikan yaitu memberikan beasiswa kepada putra-putri daerah yang berhak. Karena peluang beasiswa di Provinsi Banten masih minim,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pansus IV H. Ali Nurdin A Gani SH., MH mengatakan bahwa laporannya akan bisa dipercepat mengguakan data paperless karena lebih cepat utuk diakses dan juga mengurangi biaya. Kemudian, terkait catatan saran dan masukan yang diberikan pada rapat kerja ini, dirinya akan mengadakan rapat lanjutan terkait penyempurnaan perda ini.

“Setelah ini mungkin akan ada rapat lanjutan dengan menghadirkan stakeholder untuk pembahasan lebih lanjutnya,” ujarnya.

Perlu diketahui bahwa beberapa daerah di Indonesia sudah memiliki perda tentang pengelolaan zakat di wilayahnya. Dinilai perlu untuk ditindaklanjuti, maka Pansus IV akan melanjutkan rapat kerja ini dengan menghadirkan stakeholder yaitu Baznas Kota & Kabupaten, MUI, NU, Muhamadiyah, Mathlaul Anwar, serta biro pemerintahan dan kesra. (Tia/Bid. Infopub)