SERANG, – DPRD Provinsi Banten menggelar rapat paripurna pemandangan umum fraksi – fraksi terhadap penyampaian pengantar Gubernur mengenai raperda usul Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Banten, pada Rabu (10/03/21).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten asal Fraksi Golkar Fahmi Hakim. Dalam agenda ini, juru bicara dari setiap fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya masing-masing. Dalam pemandangan umumnya, fraksi-fraksi sepakat Raperda usul inisiatif gubernur tersebut dilanjutkan dalam proses pembahasan.
Selain itu, fraksi-fraksi melalui juru bicaranya juga banyak memberikan masukan berkaitan dengan rencana pembahasan paperda tersebut.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Banten Nurul Wasiah mengatakan, Pemprov Banten harus mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami setuju raperda dilanjutkan dalam pembahasan. Kami berharap, dengan raperda ini, pengelolaan keuangan akan lebih baik,” katanya.
Kemudian, juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Yoyon Sunjana meminta pemerintah dan pansus membahas secara cermat dan terarah, karena raperda ini akan menjadi petunjuk dalam penyusunan pengelolaan keuangan di Pemprov Banten.
Sementara juru bicara Fraksi PAN DPRD Dede Rohana Putra memahami usulan Rraperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ia berharap, melalui raperda tersebut dapat meningkatkan kinerja, baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai keuangan daerah. (Yuni/Bid.Infopub)