DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten

Sharing Penyusunan Kode Etik, BK DPRD Sulawesi Selatan Kunjungi DPRD Banten

Puasa Ramdhan 1442H/2021M

SERANG, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menerima kunjungan kerja dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bertempat di Gedung Serbaguna DPRD Provinsi Banten pada Selasa, (15/12/20)

Kunjungan ini disambut langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Banten H. Sopwan, SH didampingi oleh anggota Komisi V DPRD Banten H. Umar Bin Barmawi serta Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Persidangan Sekwan Banten H. Furkon, AP, M.Si.

Dalam Kesempatan itu, Ketua BK DPRD Sulawesi Selatan Ir. Andi Muhammad Irfan AB menjelaskan, bahwa maksud dan tujuan dari kunjungan ini adaah untuk sharing informasi terkait penyusunan Kode Etik Badan Kehormatan DPRD. Dengan adanya kunjungan ini, pihaknya berharap bisa mendapatkan informasi dan pelajaran untuk di implementasikan di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, ia juga menyampikan terimakasih karena DPRD Banten telah menyambut dengan baik kedatangan dari Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Selatan.

“Sebelumnya kami ucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya dan ini menjadi suatu kehormatan bagi kami dapat diterima dengan baik di DPRD Provinsi Banten ini. Dalam kunjungan ini, kami dari Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Selatan datang kesini untuk sharing informasi terkait penyusunan kode etik DPRD. Nantinya hasil dari kunjungan ini bisa kami jadikan bahan referensi dan pelajaran untuk kami di Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Ditempat yang sama H. Sopwan selaku Ketua BK DPRD Banten menyampaikan beberapa hal-hal yang menjadi kode etik yang berlaku di DPRD Banten, seperti aturan kehadiran dalam rapat paripurna dan lain sebagainya.

Ia menambahkan, sejauh ini DPRD Banten belum ada permasaahan krusial yang masuk ke ranah BK, adapun draft kode etik yang telah disusun oleh BK DPRD Banten akan turut diberikan kepada BK Sulawesi Selatan untuk dijadikan referensi dan rujukan.

“Sampai saat ini segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD di Provinsi Banten berjalan dengan baik dan belum ada permasalahan krusial yg masuk ke ranah BK. Dan adapula aturan kehadiran dalam rapat paripurna seperti misalnya tidak mengikuti paripurna selama 3 kali akan diberikan teguran secara lisan, lalu jika tidak menghadiri selama 6 kali akan diberikan surat peringatan serta panggilan,” paparnya.

“Untuk hal-hal lainnya lebih jelas tertera dalam draft yang sudah kami susun dan ini nanti akan kami berikan kepada bapak ibu untuk dijadikan bahan rujukan,” tutupnya. (Bid. Infopub)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

POJOK PARLEMEN