DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten

DPRD Banten Apresiasi Pemprov Banten Atas Capaian Peringkat Pencegahan Korupsi

HANI 2021

SERANG, – Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Penertiban dan Penyelamatan Aset di Wilayah Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3BCurug, Kota Serang Selasa, (24/11/2020).

Dalam kegiatan turut hadir, Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekda Pemprov Banten Al Muktabar, Forkopimda Provinsi Banten, bupati/walikota se-Provinsi Banten, direksi BUMN di Provinsi Banten, DPD REI Provinsi Banten, serta tamu undangan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Banten bertekad untuk meningkatkan peringkat dalam penilaian pemberantasan korupsi melalui MCP (Monitoring Control for Prevention) Tahun 2020.

Menurutnya, MCP merupakan monitoring tentang capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang meliputi 8 area intervensi.

“Sampai dengan tanggal 20 November 2020, Pemerintah Provinsi Banten telah memperoleh MCP 84,50 persen atau peringkat kedua secara nasional,” ujarnya.

Ditegaskannya, atas capaian hasil tersebut, pihaknya berterimakasih kepada KPK apa yang menjadi saran, pertimbangan, dan yang diminta KPK bisa dilaksanakannya, juga kepada BPN Provinsi Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten yang telah menfasilitasi tercapainya penyelesaian target yang telah ditetapkan, termasuk penarikan mobil-mobil dinas dari yang sudah paripurna. Demikian pula persoalan aset yang didukung oleh BPN.

Dalam kesempatan itu Gubernur juga mengungkapkan, hasil dari konsultasinya ke Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri, tidak selamanya persoalan diskresi ada niatan korupsi. Ada mens rea yang tidak ditindak oleh hukum.

Gubernur mengatakan, Pemprov Banten terus menunjukkan komitmennya dalam penertiban dan pengamanan aset daerah. Dari 1.022 bidang tanah sampai dengan November 2020 sudah bersertifikat sebanyak 464 bidang atau 45,4 persen. Pada tahun 2020 telah terealisasi 201 bidang.

Pemprov Banten, lanjutnya, sampai dengan 2019 memiliki aset senilai Rp22,18 triliun berdasarkan audited BPK RI. Aset tanah Rp9,05 triliun, peralatan dan mesin Rp2,6 triliun, gedung dan bangunan Rp3,39 triliun. Jalan irigasi dan jaringan Rp6,71 triliun, aset tetap lainnya Rp233 miliar dan konstruksi dalam pengerjaan Rp187 miliar.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengapresiasi capaian MCP Provinsi Banten dalam tiga terakhir. Dirinya berharap Pemprov Banten tidak mudah berpuas diri serta dapat terus mempertahankan capaian yang telah diraih.

Selain itu, Andra Soni juga mengapresiasi komitmen Pemprov Banten dalam pengelolaan aset, sehingga selama empat tahun berturut-turut Pemprov Banten opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. “Kita berharap apa-apa yang telah diraih dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” harapnya.

Acara diakhiri dengan peninjauan kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Banten yang telah ditarik dari para pegawai yang sudah paripurna dan dari pihak yang tidak berhak mempergunakannya.

POJOK PARLEMEN