DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten

Terima Audiensi HNSI, Pansus RZWP3K Pastikan Akomodir Kepentingan Nelayan

SERANG, – Panitia Khusus (Pansus) RZWP3K DPRD Banten menerima kunjungan kelompok nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Kunjungan tersebut terkait permintaan dihilangkanya zonasi pembatasan bagi nelayan tangkap yang termuat dalam draf Raperda Zonasi Pesisir.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPD HSNI Banten Sabrawijaya menuturkan, bahwa dengan di tetapkanya pembatasan zonasi yang dimuat dalam Raperda akan mengkerdilkan keberadaan nelayan tangkap.

“Keinginan saya nelayan ini tolong jangan dibatasi aktivitasnya, artinya nelayan tangkap boleh dimana saja mencari ikan, mau dizona pertambangan, zona parawisata karena laut ini milik Allah swt semua boleh menikmati,” ujarnya dalam Audinesi dengan Pansus RZWP3K di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (12/8/2020).

Dia menyebut, jika kepentingan nelayan tidak terakomodir dipastikan kehidupan nelayan akan tersingkir, karena seluruh zonasi-zonasi yang dimuat dalam Raperda dinilai hanya akan menguntungkan perusahaan.

“Nelayan ini dilematis padahal kehidupan nelayan ini sangat sederhana cuma menyangkut kehidupan sehari-sehari saja agar nelayan bisa hidup bisa cari makan,” katanya.

Selain itu, menurutnya nelayan akan menjadi sasaran dari berbagai kepentingan yang dimuat dalam Raperda zonasi, bahkan Nelayan sudah merasakan bentuk kriminalisasi yang dilakukan perusahaan.

“Nelayan dalam berusaha sekarang ini semakin sulit, masuk zona tambang dipidana itu kan jadinya repot, jangan sampai terjadi lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus RZWP3K Miptahudin mengatakan, pihaknya akan mengakomodir seluruh kepentingan nelayan termasuk permintaan dihilangkanya pembatasan nelayan tangkap dalam mencari ikan.

“Nelayan sudah ada sejak lama, mereka minta nelayan jangan diganggu ini tidak masalah bagai saya,” tegasnya.

Terkait permintaan dihapusnya zonasi tambang di perairan Tirtayasa, Politisi PKS itu mengakui akan merancang regulasi untuk melindungi keberadaan nelayan.

“Nanti kita bikin regulasinya agar mereka dapat merasakan manfaatnya. Sudah ada kesepakatan zona tambang di Tirtayasa akan kita hapus, zona tambang nantinya hanya ada di pulau Ampel dan Cilegon,” tandasnya.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

POJOK PARLEMEN