DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten

Pansus RZWP3K Gelar Rapat Dengar Pendapat

SERANG, – Panitia Khusus (Pansus) RZWP3K DPRD Provinsi Banten melakukan rapat dengar pendapat dengan Narasumber Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Bangda Kemendagri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Pustek Kelautan UGM yang dilakukan melalui aplikasi virtual Zoom di Ruang Serba Guna DPRD Provinsi Banten pada Selasa, (04/08/2020).

Pada Rapat Dengar Pendapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Pansus RZWP3K, Biro Hukum Setda Banten, Dispar Provinsi Banten, DKP Provinsi Banten, DPUPR Provinsi Banten, DPMPTSP Provinsi Banten, DLHK Provinsi Banten, Dishub Provinsi Banten, DESDM Provinsi Banten, dan Bappeda Provinsi Banten.

Pada rapat tersebut membahas mengenai Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2018-2038.

Dalam rapat dengar pendapat ini, Dirjen Bangda Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Pustek Kelautan UGM menyampaikan informasi, pendapat, dan saran mengenai Rancangan Perda RZWP3K ini agar Perda tersebut dapat dirancang lebih baik dan kekurangan yang ada dapat diperbaiki dengan berpedoman Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RZWP3K yang sudah ada.

Perwakilan Dirjen Bangda Kemendagri, Hendri mengatakan, bahwa Rancangan Perda RZWP3K ini telah memasuki pembahasan ke 2 di tingkat pusat. Beliau juga berharap Provinsi Banten dapat menjadi Provinsi ke 28 yang telah menyelesaikan Perda RZWP3K.

Seperti diketahui, Raperda RZWP3K ini nanti akan berfungsi memberikan kepastian hukum hak sumber daya alam laut yang dapat dikelola daerah Provinsi, agar tidak tumpang tindih dengan kota/kabupaten dan pemerintah pusat.

“Pada Raperda RZWP3K ini akan dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memberikan perizinan, mengendalikan, memelihara, dan mempertahankan kondisi SDA Laut dalam radius 12 mil,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Suyitno menjelaskan, bahwa pada saat penyusunan Perda RZWP3K ini bersama Pansus DPRD Banten dan stakeholder telah dibahas dengan waktu yang intens, namun selalu ada kendala untuk menyelesaikannya, salah satunya adalah berbagai aspirasi yang ditampung dari berbagai stakeholder, sehingga Perda RZWP3K ini sulit rampung.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim berharap, Raperda ini nantinya menjadi sebuah kepastian hukum sesuai aspek sosiologi dan kearifan lokal SDA yang ada di Provinsi Banten.

“Sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi DPRD dalam melakukan proses pelaksanaan Perda kami berharap Perda ini menjadi kepastian hukum sesuai aspek sosiologi dan kearifan lokal SDA yang ada di Provinsi Banten,” tuturnya.

“Harmonisasi bukan hanya pada sebuah substansi peraturan yang ada, akan tetapi juga harap dikonsolidasikan dengan kondisi alam yang ada di wilayah Provinsi Banten,” tambahnya.

Fahmi Hakim juga berharap Raperda ini dapat terwujud untuk untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Banten.

“Hakikat Perda ini yang ingin kita capai dan kawal bersama adalah tidak hanya proses kewenangan yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten secara aturan dan perundang-undangan berjalan dengan baik, tetapi Perda ini bisa menghasilkan perekonomian dan tumbuh ekonomi yang cukup baik serta investasi di Provinsi Banten,” pungkasnya. (Elsa/Bid. Infopub)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

POJOK PARLEMEN