DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten

Pimpinan DPRD Banten Terima Audiensi Serikat Buruh

SERANG, – Pimpinan DPRD Provinsi Banten menerima audiensi dari masa aksi Serikat Buruh Provinsi Banten bertempat di ruang raoat pimpinan DPRD Provinsi Banten pada Selasa, (21/07/20).

Audiensi dengan serikat buruh Se Provinsi Banten ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni dan di dampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten M. Nawa Said Dimyati serta Sekretaris DPRD Provinsi Banten E.A Deni Hermawan.

Dalam audiensi ini dilakukan pembahasan terkait penyampaian aspirasi dari serikat buruh Provinsi Banten berkaitan dengan wacana penetapan Undang-Undang Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan para buruh.

Dalam audiensi tersebut, masa aksi yang diterima untuk mengikuti audiensi dengan Pimpinan DPRD Provinsi Banten ini di wakilkan oleh 10 orang yang berasal dari tiap-tiap organisasi yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Provinsi Banten.

Perwakilan aliansi serikat buruh Saparudin menyampaikan, bahwa rancangan RUU cipta kerja yang menjadi kekhawatiran bagi kaum buruh karena menghilangkan kepastian kerja dan hilangnya hak-hak lainnya.

“Rancangan UU cipta kerja yang didalamnya ada Omnibus Law yg terdiri dari beberapa cluster salah satunya ketenagakerjaan, jadi kami meminta agar UU cipta kerja di keluarkan dari kluster ketenagakerjaan, karena dampaknya begitu dahsyat jika dipertahankan, dan ini menjadi kekhawatiran kami kaum buruh apabila hilangnya kepastian kerja terjadi di dalam Omnibus Law dan hak-hak lainnya yang terus di gerus di dalam Omnibus Law,” tuturnya.

Ditempat yang sama Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, menyambut baik dan mengapresiasi aksi dan audiensi dari Aliansi Serikat Buruh Provinsi Banten. Beliau menjelaskan, bahwa DPRD Provinsi Banten sangat menyadari harapan besar dari Aliansi Serikat Buruh Provinsi Banten terhadap keberpihakan DPRD, namun dalam hal ini DPRD Provinsi Banten memiliki keterbatasan kewenangan.

Namun demikian, Andra mengatakan, bahwa DPRD Provinsi Banten akan meneruskan hasil audiensi secara resmi apa saja yang menjadi tuntutan Aliansi Serikat Buruh kepada pemerintah pusat untuk bisa mempertimbangkan RUU Omnibus Law.

“Kami menyadari harapan besar dari kawan-kawan terhadap keberpihakan DPRD Provinsi Banten. Namun Kami memiliki keterbatasan kewenangan, walau demikian hasil audiensi ini tentunya akan kami sampaikan secara resmi kepada pemerintah untuk mencabut dan memperti bangkan RUU Omnibus Law,” tandasnya. (Yuni/Bid. Infopub).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

POJOK PARLEMEN