DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten

DPRD Banten Bersama Pemprov Gelar Rapat Terbatas Bahas Kesiapan Penerapan PSBB

SERANG, – Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk membahas kesiapan dan perencanaan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota/Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Senin (13/4/20).

Ratas tersebut digelar menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 Tanggal 12 April 2020 tentang penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Rapat yang dipimpin Gubernur Banten Wahidin Halim turut dihadiri Sekda Provinsi Banten Al Muktabar, Ketua MUI Banten K.H. M. Romli, Rektor Untirta Prof. Dr. H. Fattah, Wakapolda Banten Brigjen Pol Tomex Korniawan, Danrem 064/MY Kolonel Inf Windiyatno, serta unsur forkopimda Provinsi Banten.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan bahwa pihaknya bersama kepala daerah di Tangerang Raya telah bersepakat untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Tangerang Raya mulai Sabtu (18/4/2020).

Akan tetapi, tiga hari sebelumnya akan dilakukan sosialisasi agar masyarakat lebih siap dalam menerapkan PSBB. Untuk itu, Gubernur berharap pemberlakukan PSBB di wilayah zona merah Covid-19 ini dapat berjalan efektif dan pandemik segera berakhir.

“Kita sepakat, hari Rabu, Kamis, dan Jum’at sosialisasi. Hari Sabtu pukul 00.00 wib PSBB di Tangerang Raya berlaku,” ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam Konferensi Pers di Rumah Dinas Gubernur Banten Jl Ahmad Yani 158 Kota Serang, Senin (13/4/2020).

Dikatakan Gubernur WH, surat PSBB dari Kementerian Kesehatan RI sudah diterima dari Minggu malam. Hari Selasa, Peraturan Gubernur Banten tentang PSBB ditargetkan tuntas.

“Baru saja Rapat Terbatas dengan Forkopimda Tangerang Raya untuk masukan bagi Peraturan Gubernur tentang PSBB. Kita juga punya referensi dengan Pergub DKI Jakarta dan Jawa Barat,” ungkapnya.

Menurut Gubernur WH, masyarakat di wilayah Tangerang Raya yang masuk dalam Jabodetabek memiliki kesamaan kultur, kebiasaan, mobilitas, dan sebagainya dengan Jakarta.

Dikatakan, ada masukan menarik bagaimana PSBB di Banten dapat berlaku efektif. Karena pada sebagian masyarakat belum terbangun kesadaran dalam menjaga jarak seperti masih adanya kerumunan dan sebagainya. Maka diperlukan sanksi bagi pelanggar PSBB.

“Kita ingin ada kedalaman dalam PSBB, yang nanti akan ada di peraturan gubernur dan surat keputusan bupati/walikota,” ungkap Gubernur WH.

Perlakuan PSBB terhadap industri, ungkap Gubernur WH, pihaknya menunggu hasil konsultasi bupati/walikota dengan Kementerian Perindustrian. Dimana harus memilah mana industri strategis, industri kesehatan, dan sebagainya.

“Data yang sudah masuk hingga hari ini, sebanyak 9500 karyawan sudah dirumahkan. Bahkan beberapa industri sudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” ungkapnya.

Untuk Jaring Pengaman Sosial, lanjut Gubernur WH, masing-masing daerah sudah mempersiapkan anggaran.

“Yang dilakukan sekarang adalah validasi data biar jelas siapa yang terdampak. Ada juga permasalahan yang ber-KTP Jakarta tinggal di Tangerang,” ujarnya.

Menurut Gubernur WH, ada 671 kepala keluarga atau 3,6 juta jiwa terdampak wabah corona. Namun data tersebut masih berkembang. Bantuan sosial masih dihitung dan sudah dipersiapkan.

P”bantuan sosial merupakan warga yang terdampak wabah Covid-19 di luar penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan bantuan sosial lainnya,” pungkasnya.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

POJOK PARLEMEN