DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten
PENCEGAHAN CORONA

Kunjungi LPP RRI Cirebon, DPRD Banten Bahas Optimalisasi Peran Media

CIREBON, – Pimpinan dan Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten yang membidangi pemerintahan hukum dan Infokom melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Cirebon dengan agenda peran LPP RRI Cirebon sebagai wadah dalam penyerapan aspirasi masyarakat untuk pemerintah daerah, Senin (2/03/2020).

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Banten Asep Hidayat mengatakan, bahwa RRI sebagai mitra Komisi I adalah penghubung komunikasi antara masyarakat dan.

“Sebagai media penyambung, tanpa RRI masyarakat dan pemerintah tidak akan terjalin harmonisasinya karena masyarakat punya banyak berkaitan dengan misalnya bencana atau moment lainnya yang harus diketahui dunia luar,” ujarnya.

Dalam kunjungan ini pula, Asep mengatakan bahwa pihaknya banyak mendapatkan ilmu dari Kota Cirebon yang dianggap menjadi salah satu kota yang kaya akan budaya, karakteristik dan seninya. Beliau juga menambahkan, bahwa banyak mendapatkan informasi-informasi luar biasa dan menjadikan RRI Cirebon menjadi konsultan untuk dikoordinasikan dengan RRI Banten.

“Mudah-mudaham kami bisa berkoordinasi bagaimana menetapkan mekanisme RRI Cirebon di banten,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Banten H. Anda Suhanda, SE menanyakan implememtasi Peraturan Pemerintah (PP) no 12 tahun 2005 yang menyatakan bahwa RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat Independen, netral dan non komersial, tetapi dalam struktur Organisasi RRI ada bagian Layanan Umum dan Pengembangan Usaha (LUPU) yang berarti bahwa bagian ini memiliki discreasi untuk mengembakan usaha comersial agar mendapatkan pemasukan uang.

“Sebenarnya secara kelembagaan kami berharap agar RRI memiliki kewenangan dan peluang untuk mengembangkan kreativitas dan usaha sehingga ada dana tambahan buat cash flow oprasional kantor dan tambahan kesejahteraan pegawai,” tuturnya.

Ia mengaku, pihaknya juga mendapatkan penjelasan dari pihak RRI bahwa, berdasarkan PP no 5 tahun 2015 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP), dijelaskan bahwa RRI boleh dan bisa melakukan usaha dan kerjasama komersial.

“Sebagai contoh RRI Cirebon yang type C diberikan target sebesar Rp206 juta. Dan setiap tahun selalu terpenuhi bahkan lebih. Karena di bantu juga dengan pemanfaatan lahan milik RRI Cirebon disewakan pada LTv,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi DPRD Banten lainnya H. A. Jazuli Abdillah menyampaikan, meskipun perkembangan teknologi informasi sangat maju dan modern, terlebih dengan hadirnya alat dan sistem komunikasi digital lewat internet, whatsap, youtube, istagram, facebook dll keberadaan komunikasi massa seperti radio tetap eksis dan dibutuhkan masyarakat dan RRI adalah salah satunya.

“Tinggal bagaimana RRI mampu beradaptasi di era virtual ini, kami berkunjung ke RRI Cirebon karena banyak terobosan programnya yang membantu masyarakat seperti talkshow dengan aparat hukum yang bernama “Jaksa Mendengar”, dan dialog langsung yang mengangkat isu-isu aktual serta menjadikan radio sebagai sarana pengaduan masyarakat, terutama dalam pelayanan publik atau kampus,” jelasnya.

Ia mengatakan, hampir disetiap agenda reses wakil rakyat, baik pusat maupun daerah (DPR RI dan DPRD) RRI Cirebon selalu digunakan untuk lokasi kegiatannya dan dilakukan secara langsung (live).

“RRI Cirebon juga sering membangun kerjasama (MoU) dengan berbagai instansi luar dan memfasilitasi kegiatan dengan berbagai segmen masyarakat seperti sekolah anak TK sampai mahasiswa,” tandasnya. (Ceu/Bid. Infopub)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

POJOK PARLEMEN
error: Kontent Dilidungi