DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten
PENCEGAHAN CORONA

Ketua Komisi V DPRD Banten Kritisi Pelayanan PBI BPJS Kesehatan

SERANG – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten M Nizar mengkritisi pelayanan kesehatan di rumah sakit kepada Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang kurang maksimal.

Padahal menurutnya, banyak sekali dana yang digunakan untuk membiayai PBI BPJS Kesehatan tersebut. Ia mengungkapkan, bahwa ketidakmaksimalan pelayanan kesehatan bagi PBI BPJS Kesehatan masih diperlihatkan dihadapan publik. Ia mengatakan, masih ada saja rumah sakit yang tidak mau melayani masyarakat dengan dalih kamar pasien penuh.

“Beberapakali kejadian masyarakat peserta PBI ketika kerumah sakit tidak dilayani dengan baik. Berarti ini kan pelayanan kesehatanya tidak maksimal, karena ada beberapa masyarakat yang punya BPJS yang sudah di cover, tapi kemudian ketika dia ke rumah sakit ga ada kamar,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengaku yang harus menjadi prioritas utama yaitu membenahi pelayanan rumah sakit. Ia juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

“Jadi sebenarnya bisa lebih bagus kalo kita memenuhi pelayanan rumah sakit dulu, terus kita minta kepada Kabupaten atau Kota untuk menyelesaikan persoalan penggunaan PBI BPJS Kesehatan tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa tahun ini Pemprov Banten akan memangkas PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai Pemprov Banten, dari sebelumnya 950 ribu warga miskin dan kurang mampu, turun menjadi 623 ribu orang.

Menurutnya, pengurangan jumlah PBI BPJS Kesehatan tersebut menyesuaikan dengan data dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Banten, bahwa saat ini warga kurang mampu di Banten mengalami penurunan.

“Pada periode September 2019 berada pada posisi 4,94 persen atau 641,42 ribu jiwa. Lebih rendah dibanding Maret 2019 sebesar 5,09 persen atau 654,46 ribu jiwa,” tandasnya. (Bid. Infodok/red)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

POJOK PARLEMEN
error: Kontent Dilidungi