DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten
MTQ XVII PROV BANTEN

DPRD Banten Pastikan Perda RZWP3K Berpihak Pada Rakyat

SERANG, – Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni didampingi Wakil Ketua DPRD Banten H. Fahmi Hakim, SE., Barhum HS, S.IP., dan M. Nawa Said Dimyati, menerima audiensi Lembaga Swadaya Masyarakat Riung Hijau Terkait Raperda Zonasi Wilayah di ruang rapat Ketua DPRD Banten Rabu, (29/01/2020).⁣

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menyampaikan, bahwa pihaknya menyambut baik kedatangan Riung Hijau. Menurut Andra, kedatangan mereka merupakan niatan baik untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

“Hari ini saya menerima Audiensi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Riung Hijau. Kedatangan mereka merupakan niatan baik untuk memberikan masukan terhadap Raperda tentang RZWP3K,” tuturnya.

Andra menambahkan, sebagai wakil rakyat tentu produk hukum yang dihasilkan pada prinsipnya berpihak terhadap rakyat, tidak terkecuali kepada para nelayan. “Karena Riung Hijau juga ada unsur dari nelayan tradisional, dimana menjadikan laut sebagai tempata mencari nafkah,” katanya.

“Besar harapan saya Perda dan atau produk hukum lainnya mampu memastikan hak-hak dasar nelayan dalam mencari nafkah di laut yang terjaga,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Riung Hijau, Ahmad Baedowi mengatakan, saat ini ada beberapa wilayah yang tertutup akses oleh industri, sehingga hal itu mempersulit nelayan ketika ingin melakukan aktivitas di laut.

“Di beberapa wilayah seperti bojonegara akses yg tertutup oleh industri sehingga nelayan sulit dalam melaut,” ujar pria yang akrab dipanggil Owi tersebut.

Selain di wilayah Bojonegara, kata Owi, pada wilayah serang utara, tepatnya pada Desa Tengkurak mengalami pendangkalan yang cukup tinggi dan juga menyulitkan nelayan untuk pergi ke laut.

“Sedangkan di wilayah tengkurak perlu adanyanya normalisasi disebabkan pendangkalan semakin tinggi, sehingga nelayan sulit menuju ke laut,” katanya.

Owi mengatakan, dirinya bersama masyarakat serta nelayan berharap Perda RZWP3K dapat melindungi serta memastikan setiap hak-hak nelayan, terutama nelayan tradisional yang hingga saat ini masih kesulitan saat melakukan aktivitasnya di laut.

“Harapan perda tersebut dapat melindungi dan memastikan hak-hak nelayan tradisional yg saat ini masih sulit dalam melaksanakan kegiatan di laut,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Banten Nawa Said Dimyati menyampaikan, ucapan terima kasih atas masukan yang telah diberikan Riung Hijau kepada DPRD Banten. Iya menjelaskan, terkait zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memang pada periode sebelumnya 2019 sempat dibahas, tetapi belum selesai dikarenakan permintaan dari Pansus yakni peta terbaru pesisir dan pulau-pulau kecil belum bisa diberikan oleh Pemerintah Provinsi.

“Kenapa peta terbaru ini menjadi hal yang penting karena yang kita atur adalah wilayah, pasti kita harus tahu peta-peta nya seperti apa. Itu merupakan panduan utama Pansus dalam menyusun Perda tentang zonasi,” jelasnya.

“Di tahun 2020 ini, Perda tersebut InsyaAllah akan diselesaikan dengan tetap mengacu kepada memberikan pengamanan terhadap pelestarian lingkungan, hal itu merupakan yang paling utama yang kedua ialah bisa bisa meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir,” sambungnya.

Ia menambahkan, ketika Perda itu jadi maka akan ada legal standing Pemerintah Provinsi untuk melakukan berbagai kewenangan. Disamping itu yang perlu di yaitu kewenangan Provinsi hanya pada wilayah laut, sedangkan untuk wilayah pantai merupakan kewenangan Kabupaten/kota. “Sehingga di dalam Perda tersebut akan melibatkan Kabupaten/Kota,” tandasnya. (Bid. Infodok/red)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

POJOK PARLEMEN