SERANG,- Komisi V DPRD Banten menemui massa aksi unjuk rasa dari BEM Banten Bersatu di depan Gedung DPRD Provinsi Banten, Kamis (20/02/2025).
Turut hadir Ketua Komisi V Ananda Trianh Salichan, Sekretaris Komisi V Rifky Hermansyah, dan anggota Komisi V Yeremia Mendrofa serta didampingi oleh Kabag Aspirasi, Humas dan Persidangan Subhan Setiabudi dan Kasubag Aspirasi Ade Jumrotul.
Dalam sampaiannya, ketua kelompok aksi unjuk rasa Badru Zaman mengatakan bahwa aksi unjuk rasa ini menuntut beberapa hal yang menyangkut bidang pendidikan di Provinsi Banten.
“Kami akan terus menyuarakan hal-hal ini selagi hal-hal tersebut belum diselesaikan, dan kami ingin DPRD selaku perwakilan rakyat dapat melihat bagaimana kurang memadainya pendidikan di daerah poros desa, masih banyak siswa yang susah mendapatkan KIP,” ucapnya.
Adapun tuntutannya diantaranya adalah meminta Pemerintah Provinsi Banten untuk membatalkan INPRES Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran di sektor pendidikan, membatalkan penghapusan tunjangan kinerja guru dan dosen, mengembalikan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, segera mencairkan gaji guru dan honorer, maksimalkan pembangunan pendidikan di setiap poros desa, menghentikan komersialisasi pendidikan termasuk kenaikan UKT yang tak terkendali, evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis terhadap sekolah dasar dan menengah, serta mewujudkan infrastruktur yang merata di Provinsi Banten.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V Rifky Hermansyah menegaskan bahwa tidak akan ada pemotongan atau efisiensi anggaran di bidang pendidikan terutama untuk kebutuhan wajib operasional sekolah.
“Pendidikan adalah komponen wajib yang harus diperjuangkan, jadi tidak ada yang dipangkas anggarannya,” ujarnya.
Sementara itu, Yeremia Mendrofa juga mengatakan bahwa Komisi V akan mengawal terus penyusunan kebijakan yang pro kepada masyarakat seperti bagaimana mewujudkan pendidikan gratis, bagaimana memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin dalam pendidikan, bagaimana siswa-siswi kurang mampu dapat terus mengenyam bangku pendidikan, dan lain sebagainya.
“Yakinlah kami akan mengawal agar kebijakan-kebijakan pemerintah pro terhadap rakyat, khususnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan,” tuturnya.
Selaras dengan hal tersebut, Ketua Komisi V Ananda Trianh Salichan menerangkan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk mengawal program-program OPD yang menjadi mitra Komisi V terkait pendidikan dan kesejahteraan rakyat agar tepat sasaran.
“Apa yang menjadi keluh kesah teman-teman mahasiswa ini menjadi buah perjuangan kami di Komisi V untuk memertahankan anggaran pendidikan agar tetap utuh, maka adapun pemangkasan dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya ceromonial atau perjalanan dinas, di luar itu kita akan perjuangkan untuk semuanya tetap utuh,” ucapnya. (Els/Infopubdok)
