SERANG,- Anggota DPRD Provinsi Banten datangi aksi unjuk rasa Gerakan Banten Bersatu (GBB) di depan Gerbang Gedung DPRD Provinsi Banten, Rabu (14/09/2022).
Anggota DPRD Provinsi Banten diantaranya Ir. H. Gembong R. Sumedi,MM., dari Fraksi Partai PKS, Yoyon Sujana,SE., dari Fraksi Partai Demokrat, dan H. Muhsinin,SE.,M.Si., dari Fraksi Partai Golkar, serta didampingi oleh Sekretaris DPRD Provinsi Banten H. Deden Apriandhi H,S.STP.,M.Si., dan Kepala Bagian Aspirasi dan Humas Subhan Setiabudi Ganda R.,SE.,M.Si.
Aksi unjuk rasa ini menuntut tiga hal yakni diantaranya adalah penurunan harga BBM, mendesak DPRD Provinsi Banten untuk menyatakan sikap penolakan kenaikan harga BBM, dan meminta PJ Gubernur Banten untuk tidak mengkebiri demokrasi dengan membuat pernyataan yang seolah menutup hak demokrasi.
Gerakan Banten Bersatu yang berhimpun dari unsur Ormas, LSM, Organisasi Kepemudaan, dan Unsur Masyarakat Banten lainnya bersepakat untuk mendesak seluruh anggota DPRD Provinsi Banten agar bersikap sebagai Mandataris dari keterwakilan warga Banten.
Dalam tanggapannya, anggota DPRD Provinsi Banten Ir. H. Gembong R. Sumedi menjelaskan bahwa DPRD Provinsi Banten telah secara resmi melayangkan surat penolakan kenaikan harga BBM ke DPR RI.
“Kami dari DPRD sudah melayangkan surat secara institusional ke DPR RI bahwa DPRD Banten setelah banyak menerima aspirasi masyarakat, DPRD Banten meminta kepada pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan harga bbm,” ujarnya.
Dalam tanggapan anggota dewan lainnya, H. Muhsinin mengatakan bahwa dirinya selaku wakil rakyat menolak kenaikan harga BBM karena akan berdampak pada harga kebutuhan lainnya sehingga membuat masyarakat kesulitan.
“Saya paling pertama menyatakan bahwa saya menolak kenaikan harga BBM, tanpa izin partai, saya menolak kenaikan harga BBM sesuai visi misi Provinsi Banten masyarakat sejahtera, bagaimana mau sejahtera kalau harga barang-barang naik,” ucapnya.
Selaras dengan pernyataan tersebut, Yoyon Sujana berharap bahwa pemerintah pusat dapat menurunkan harga BBM.
“Kami berharap pemerintah pusat bisa mengakomodir, mengapresiasi, dan merealisasikan terkait penurunan harga BBM, karena apabila bbm turun, harga yang lain pun bisa mengimbangi,” tuturnya. (Elsa/Bid.infopub&dok)