DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten

Komisi V DPRD Banten Terima Kunjungan Kerja DPRD Kota Depok

Hut Banten 2021

SERANG,- Komisi V DPRD Provinsi Banten menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota Depok, bertempat di Ruang Rapat Komisi V pada Rabu (17/11/21).

Dalam kegiatan ini M. Nizar selaku Ketua Komisi V DPRD Banten didampingi oleh Sekretaris Komisi V H. Fitron Nur Ikhsan. Hadir pula Kasatpol-PP Provinsi Banten Agus Supriyadi, Kabag Bantuan Hukum, Biro Hukum Provinsi Banten Hadi dan perwakilan dari Dinkes Provinsi Banten dr. Ririn.

Ade Firmansyah, ketua Pansus VII DPRD Kota Depok menjelaskan maksud dan tujuan dari kunjungan kerja ini yaitu ingin mengetahui dan sharing informasi terkait Perda Penanggulangan Covid-19.

“Maksud dan tujuan kami berkunjung ke DPRD Banten ini yaitu kami ingin mengetahui informasi terkait Perda Penanggulangan Covid-19 yang dimililki Provinsi Banten, dengan harapan bisa kami jadikan rujukan dalam penyusunan Raperda Penanggulangan Covid-19 di Kota Depok,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, M. Nizar menyampaikan bahwa penyusunan Perda Penanggulangan Covid-19 ini didasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Sebelum hadir perda covid ini, didasari dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Bantuan Hukum, Biro Hukum Provinsi Banten Hadi Pranoto menambahkan bahwa, Banten sebagai wilayah penyangga Ibu Kota mengharuskan adanya regulasi yang mengatur tentang percepatan penanganan covid-19 di wilayah Banten.

“Menambahkan yang disampaikan Ketua Komisi, di Banten juga sebelum muncul Perda,terlebih dahulu muncul Pergub No. 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengenalian Covid-19,” jelasnya.

Hadi Pranoto menambahkan, karena Banten merupakan wilayah penyangga Ibu Kota mengharukan adanya regulasi yang mengatur tentang percepatan penanganan covid-19.

dr. Ririn dari Dinkes Provinsi Banten juga turut menyampaikan, bahwa pengusunan Perda Penanggulangan Covid-19 di Banten merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak.

“Adapun Perda ini dibuat merupakan hasil kolaborasi dari banyak pihak mulai dari OPD dan Pemprov Banten. Kamu dari Dinkes bersyukur adanya perda ini, karena seperti yang kita tahu keadaan masyarakat kita susah disiplin. Melalui Perda ini ada dasar hukum dan sanksi untuk masyarakat yang melanggar,” ujarnya. (Yuni/Bid.Infopubdok)