DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten

Ketua DPRD Banten Terima Audiensi Duta Bahasa APPBIPA Provinsi Banten

Hut Banten 2021

SERANG-, Ketua DPRD Banten menerima audiensi dari Duta Bahasa dan Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (APPBIPA) Provinsi Banten bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Banten, pada Rabu (06/10/21).

Dalam audiensi ini Andra Soni selaku ketua DPRD Banten didampingi oleh Ketua Komisi V M. Nizar. Hadir pula Kepala Bidang Kebudayaan Dindikbud Provinsi Banten Bara Hudaya dan Kepala Disnakertrans H. Al Hamidi.

Untuk diketahui, maksud dan tujuan dari audiensi ini yaitu permohonan dukungan dari DPRD Banten untuk perwakilan Duta Bahasa Provinsi Banten yang akan berjuang di pemilihan Duta Bahasa tingkat Nasional yang akan diselenggarakan pada 9-19 Oktober 2021.

Selain itu pada audiensi ini juga dilakukan pembahasan terkait perlu adanya Perda tentang Bahasa, dikarenakan ada anjuran UU penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik.

Dalam paparannya, Wuri Dian selaku Bidang Kerjasama Kantor Bahasa Provinsi Banten (KBPB) menyampaikan, bahwa pihaknya berharap DPRD dan Pemerintah Provinsi Banten bisa mendukung perwakilan Duta Bahasa Provinsi Banten yang akan bertanding di tingkat Nasional ini.

Ia juga menambahkan melalui audiensi ini KPBP bersama Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bisa saling berdiskusi dan bertukar pikiran dengan DPRD Banten terkait penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik dan juga penertiban tenaga kerja asing di Banten agar diwajibkan menguasai Bahasa Indonesia.

“Dengan dilakukannya audiensi ini, kami berharap Pemerintah Provinsi Banten melalui DPRD Banten bisa memberikan dukungan kepada perwakilan Duta Bahasa kita yang akan maju ke tingkat nasional, selain itu disini juga ada teman-teman dari Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia yang dimana kami ingin berdiskusi terkait penggunaan Bahasa Indonesia di ruang public, termasuk kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia bagi para tenaga kerja asing,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten Halimi Hadibrata turut memberikan paparannya, ia menjelaskan bahwa Provinsi Banten memiliki tenaga kerja asing yang cukup banyak, sehingga perlu adanya kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui Disnakertrans Provinsi Banten untuk membuat regulasi terkait kewajiban para tenaga kerja asing ini untuk diwajibkan menguasai Bahasa Indonesia.

“Provinsi Banten memiliki tenaga kerja asing yang banyak, bagaimanapun harus ada kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui Disnakertrans Banten untuk menertibkan mereka agar wajib menguasai Bahasa Indonesia. Jadi harus dibalik mereka yang belajar bahasa indonesia, jadi itu yanf harus kita bahas bersama,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Andra Soni menyampaikan, bahwa DPRD Banten tentu akan mendukung segala bentuk kegiatan pemilihan Duta Bahasa di tingkat nasional yang sifatnya positif dan bisa membawa harum nama Provinsi Banten di tingkat Nasional.

“Tentu untuk kegiatan yang positif ini kami DPRD Banten akan mendukung, terlebih ini bisa membawa dan mengharumkan nama baik Banten di tingkat Nasional,” katanya .

Sementara itu terkait penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik, Andra Soni juga menambahkan bahwa untuk hal-hal seperti ini perlu dibahas lebih dalam lagi agar tidak berbenturan dengan kewenangan.

M. Nizar selaku Ketua Komisi V DPRD Banten juga menjelaskan bahwa saat ini Komisi V sedang membahas aturan yang bisa digunakan sebagai cantolan hukum agar bisa mendukung kegiatan-kegiatan seperti halnya Duta Bahasa ini.

“Sekarang kami sedang mencari bagaimana aturan yang bisa kami jadikan cantolan hukum agar bisa mensupport ade-ade yg membawa harum nama baik Banten. Makanya kami sampaikan pada kadis untuk di utamakan, kami berharap hal hal seperti ini, Provinsi atau pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu menanggai permasalahan penggunaan Bahasa Indonesia untuk tenaga kerja asing Kadisnaker Provinsi Banten H. Al Hamidi menyampaikan bahwa terkait hal tersebut juga perlu keikutsertaan dari para pemberi tenaga kerja yang perlu memfasilitasi pekerja asing untuk belajar Bahasa Indonesia. (Yuni/Bid.infopubdok)