DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten

DPRD Banten Gelar Rapat Paripurna Menyampaikan Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 

HANI 2021

SERANG, – DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Banten pada Selasa, (22/06/2021).

Rapat paripurna hari ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Andra Soni dan dihadiri oleh ketiga wakilnya yaitu Fahmi Hakim, Budi Prajogo dan M. Nawa Said Dimyati, serta Anggota DPRD Provinsi Banten dengan jumlah hadir secara langsung 29 orang dan hadir secara virtual 17 orang.

Pada rapat kali ini turut hadir pula Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, beserta jajaran. Rapat juga dihadiri oleh undangan rapat lainnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan lainnya.

Penyampaian nota pengantar Gubernur mengenai raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2020 ini tidak lain dilakukan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 320 Ayat (1) dan (4) Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama, dan juga Pasal 320 ayat 5 menegaskan bahwa persetujuan bersama raperda dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebelumnya, pada 24 Mei 2021 lalu BPK telah memberikan laporan hasil pemeriksaan LKPj Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2020 dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam kesempatan itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah menindaklanjuti hal-hal yang menjadi catatan BPK pada saat memeriksa Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Banten.

“BPK telah memberikan jawaban tentang Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian dan hal-hal yang menjadi catatan BPK telah kami tindak lanjuti dan perbaiki,” ujarnya.

 

Selanjutnya, karena telah diperiksa oleh BPK maka LKPj Pemerintah Provinsi Banten memasuki babak pembahasan lebih lanjut dengan DPRD Provinsi Banten.

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan, bahwa nota pengantar tersebut yang disampaikan oleh gubernur selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan pandangan para anggota DPRD Provinsi Banten.

“Nota pengantar dari gubernur yang telah disampaikan ini selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar penyusunan pemandangan umum fraksi-fraksi yang akan diagendakan pada Hari Rabu 23 Juni 2021 pukul 10.00 WIB,” ujarnya. (Elsa/Bid.infopubdok)

POJOK PARLEMEN