DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten

Sosper dan Wawasan Kebangsaan, Ade Hidayat Ingatkan Pentingnya Membangun Ketahanan Keluarga

HANI 2021

LEBAK, – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Ade Hidayat melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2018 TentangPenyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, di Desa Mekarsari, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Rabu (7/4).

Dalam kegiatan yang bersamaan dengan wawasan kebangsaan ini Ade Hidayat mengingatkan pentingnya membangun katahanan keluarga demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu memajukan kesejahteraan umum.

“Pembangunan ketahanan keluarga merupakan suatu konsep negara untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum,” katanya.

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil memiliki peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk. Pencapaiannya memerlukan peran dari seluruh elemen baik instansi pemerintahan, swasta dan lembaga sosial kemasyarakatan.

“Ketahanan keluarga sesuai indikator yang ditetapkan pemerintah paling sedikit meliputi landasan legalitas dan keutuhan Keluarga, ketahanan fisik,
ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya,” ucapnya.

Kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembangunan ketahanan keluaraga diatur melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

“Untuk memperkuat penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga di Banten maka dibentuklah Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga,” tuturnya.

Ade Hidayat menjelaskan, Perda yang dibentuk tahun 2018 tersebut mengatur
penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga kebijakan dan strategi, pelaksanaan, pendataan, koordinasi, rencana aksi, peran serta masyarakat dan badan usaha, sistem informas, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, dan pendanaan dalam bentuk Peraturan Daerah.

“Diharuskan pembangunan ketahanan keluarga di Banten lebih optimal,” pungkasnya. (Elsa/Bid.Infopub)

POJOK PARLEMEN