DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten

Pansus 1 DPRD Banten Gelar Rapat Pembahasan LKPJ Gubernur Banten TA 2020

HANI 2021

SERANG, – Panitia Khusus 1 DPRD Provinsi Banten melakukan rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun Anggaran (TA) 2020 di Gedung Serba Guna DPRD Provinsi Banten pada Selasa, (06/04/2021).

Rapat kerja kali ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota Panitia Khusus 1 DPRD Provinsi Banten, perwakilan Bank Banten, Sekda Provinsi Banten, Inspektorat dan OPD Provinsi Banten.

Rapat dipimpin oleh Koordinator Pansus DPRD Provinsi Banten H. Fahmi Hakim, SE, Ketua Pansus Muhamad Nur Kholis, S.Ti dan Wakil Ketua Pansus Hadi Mawardi.

H. Fahmi Hakim, SE selaku koordinator Pansus LKPJ Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2020 menjelaskan, bahwa rapat kerja hari ini membahas mengenai konsolidasi internal dengan inspektorat dalam pembinaan pelaksanaan APBD dan kinerja seluruh OPD Se-Provinsi Banten.

“Hari ini pansus LKPJ memperdalam kaitan dengan kepala inspektorat dan Bank Banten, alhamdulillah bahwa tadi konsolidasi baik secara internal maupun pansus menunjukkan bahwa kita pansus LKPJ ingin tahu sejauh mana inspektorat dalam rangka melakukan fungsinya dalam rangka pengendalian secara internal, pencegahan dan pembinaan dalam pelaksanaan APBD maupun kinerja seluruh OPD Se-Provinsi Banten,” jelasnya.

Seperti yang diketahui, terdapat empat tugas pokok inspektorat diantaranya yaitu Audit, Review, Monitoring dan evaluasi kas di bendahara dan Konsultasi pendampingan dan pengawasan atau yang disebut pembinaan kepada OPD terkait keuangan.

Tidak hanya itu, dalam rapat kerja Pansus LKPJ juga membahas mengenai penyehatan Bank Banten, H. Fahmi Hakim, SE mengatakan, bahwa Bank Banten saat ini statusnya akan dipulihkan kembali oleh OJK.

“Yang kedua adalah kaitan dengan Bank Banten, tentunya kita mendapatkan informasi dan penjelasan bahwa Bank Banten sebentar lagi statusnya kaitan dengan status (tidak sehat) terhadap Bank Banten untuk segera dicabut oleh OJK. Dan juga struktur organisasi Bank Banten sedang dilakukan rekonsolidasi kaitan dengan direktur utama,” tuturnya.

H. Fahmi Hakim, SE juga berharap, dengan pulihnya kembali Bank Banten, Bank Banten dapat memberikan kontribusi untuk Provinsi Banten di masa depan.

“Tentu harapan kami, ketika status tidak sehat sudah dicabut dan organisasi Bank Banten juga sudah terselesaikan, mudah-mudahan Bank Banten juga akan menjadi bagian dari salah satu yang mampu memberikan pelayanan dan kontribusi terhadap Provinsi Banten yang lebih baik,” harapnya.

Agenda rapat kerja Pansus LKPJ ini merupakan proses pendalaman, hasil dari agenda ini akan dibahas kembali dalam rapat pleno Pansus LKPJ pada tanggal 13 April 2021 mendatang terkait pembahasan catatan rekomendasi penilaian terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2020. (Elsa/Bid.Infopub)

POJOK PARLEMEN