DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten

Sekretariat DPRD Banten Gelar Rapat Evaluasi Sosper dan Wawasan Kebangsaan

HUT RI 76TH

SERANG, – Sekretariat DPRD Provinsi Banten mengger rapat evaluasi kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Wawasan Kebangsaan Tahun Anggaran 2021 di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Banten pada Selasa (30/03/3/2021).

Dalam kesempatan itu, Kepala Bagian Aspirasi dan Humas Drs. Toton Suriawinata, M.Si didampingi oleh Kepala Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi H. Ibud Sihabudin, M.AP memberikan evaluasi kepada staf-staf pendamping dewan yang telah melakukan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Wawasan Kebangsaan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten.

Evaluasi dilakukan baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaan. Sebelumnya, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten telah melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Wawasan Kebangsaan dari tanggal 10, 11 dan 24 Maret 2021 lalu. Salah satu yang menjadi catatan evaluasi adalah terkait narasumber dan kegiatan dinas yang belum kompak dan perlu diperbaiki.

“Kegiatan ini akan berjalan terus, untuk pimpinan empat kali dan anggota 3 kali, oleh karena itu perlu adanya persiapan yang lebih matang,” ujarnya.

Toton juga menjelaskan, salah satu kendala yang menjadi catatan evaluasi adalah terlambatnya proses pembayaran karena adanya sistem pembayaran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten.

“Apabila dulu dibayar oleh bendahara, namun sekarang dibayar langsung oleh BPKAD,” katanya.

“Terkait narasumber, pimpinan dan anggota DPRD tidak termasuk narasumber yang harus dibayarkan honornya, namun sudah kewajibannya menyosialisasikan Perda dan termasuk ke dalam perjalanan dinas. Adapun narasumber dapat diisi oleh siapa pun orang yang memiliki kapasitas dalam menjelaskan wawasan kebangsaan ke peserta sosialisasi,” tambahnya.

Terkait kendala, staf-staf pendamping sosper anggota DPRD menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan. Beberapa diantaranya adalah jumlah peserta yang melebihi kapasitas kuota 150 orang, kriteria narasumber dan honorium.

Kepala Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi H. Ibud Sihabudin, M.AP lalu memberikan evaluasi dan arahan bagaimana cara menyusun kelengkapan berkas pertanggungjawaban kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Wawasan Kebangsaan yang telah dilaksanakan. Hal ini dalam rangka taat administrasi agar administrasi dapat tertata rapih. (Elsa/Bid.Infopub)