DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten

Wakil Ketua DPRD Banten Sosialisasikan Perda Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak

HUT RI 76TH

SERANG, – Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, SE mensosialisasikan Perda Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak bersama Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten di Plaza Aspirasi KP3B pada Rabu (17/03/2021).

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Banten didampingi oleh Kepala Bagian Aspirasi dan Humas Dr. Toton Suriawinata, M.Si, dan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Banten Agus Santoso.

Dalam sambutannya, Kepala bagian (Kabag) Aspirasi dan Humas Sekretariat DPRD Provinsi Banten Dr. Toton Suriawinata, M.Si menyampaikan, apresiasi terhadap semua pihak atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi perda dan wawasan kebangsaan yang diinisiasi langsung oleh pimpinan DPRD Provinsi Banten.

“Dalam sambutan ini saya ingin menyampaikan tiga hal. Pertama, Sekretariat DPRD Provinsi Banten mengapresiasi kegiatan ini yang diinisiasi oleh pimpinan DPRD Provinsi Banten, dan kegiatan seperti ini dicanangkan akan dilakukan setiap bulan. Kedua, seluruh peserta kegiatan agar selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ketiga, kegiatan ini merupakan momentum yang baik untuk bersilaturrahmi dengan teman-teman wartawan dan berharap diberi masukan untuk DPRD,” tuturnya.

Selain itu, Toton Suriawinata juga berharap para awak media dapat menjadi mitra kerja sebagai penyambung lidah dalam mensosialisasikan perda yang dihasilkan DPRD Banten kepada masyarakat luas.

Sementara itu, Fahmi Hakim Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, SE menjelaskan bahwa peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang Percepatan pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak merupakan suatu kepastian hukum pemerintah untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur dengan baik dalam rangka menghilangkan kesenjangan pembangunan.

“Hari ini saya kira kita ketahui bahwa percepatan infrastruktur yang akan dibangun dapat membuka ruang investasi dan aksesibilitas terhadap percepatan ruang ekonomi, kita ketahui Provinsi Banten merupakan suatu gerbang investasi, dengan adanya jalan tol Serang-Panimbang menjadi salah satu bukti bahwa Provinsi Banten akan menjadi lebih baik dengan akses tol yang lebih tinggi sehingga membuka ruang ekonomi, maka dari itu bagian dari semua proses itu adalah tujuan kita bagaimana membangun Banten menjadi lebih baik dan lebih maju,” jelasnya.

“Hari ini Pemerintah Provinsi mendapat kepastian hukum dalam rangka membangun proses yang cukup panjang melalui percepatan pembangunan tahun jamak, juga pemprov dapat menjamin proses keadilan terhadap kesenjangan pembangunan antara Banten Selatan dengan Banten Timur, inilah bagian dari konsolidasi Perda Nomor 4 Tahun 2018,” sambungnya.

Selain itu, Fahmi Hakim juga mengajak masyarakat dan rekan-rekan media untuk menjunjung tinggi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

“Saya mengajak kepada seluruh Pokja wartawan, mahasiswa-mahasiswa, teman-teman, para sahabat, dan staf-staf DPRD, mari kita implementasikan pancasila menjadi pedoman hidup dalam rangka kebudayaan dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi hakekat kebersamaan dan musyawarah mufakat,” tuturnya.

Untuk diketahui, peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 merupakan perda yang memberikan kepastian hukum untuk menjalankan suatu progres pembangunan yang membutuhkan waktu kerja lebih dari 12 bulan, yang mana proyek pembangunan selama ini terikat dengan anggaran per tahun. “Dengan adanya Perda ini, Pemerintah Provinsi Banten dapat melakukan pembangunan jangka panjang yang tidak tertenggat batas waktu 1 tahun,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Kepala bidang penataan ruang DPUPR Provinsi Banten Agus Santoso menerangkan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2018 ini memiliki cakupan yang lebih kompleks dari Perda sebelumnya.

“Kita beberapa tahun yang lalu juga memiliki perda tahun jamak, itu hanya fokus ke jalan saja sedangkan perda yang saat ini dibentuk adalah perda yang lebih kompleks mulai dari pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, pendidikan, dan kesehatan,” jelasnya.

Agus Santoso juga menjelaskan pentingnya percepatan infrastruktur sebagai sarana pendukung dan pembuka isolasi daerah.

“Infrastruktur ada dua fungsi, yang pertama berfungsi sebagai pendukung aktivitas sosial dan masyarakat, yang kedua berfungsi sebagai salah satu trigger yang dapat membuka isolasi daerah atau mengakselerasi pertumbuhan suatu daerah,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten berharap sosialisasi seperti ini dilaksanakan sebelum Perda disahkan menjadi produk hukum.

“Menurut kacamata pandangan kami, sesungguhnya (permasalahannya-red) bukan hanya isi dari Perda ini yang mengatur pembangunan apa saja yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Banten, tetapi masyarakat juga kurang mengetahui jalan dan fasilitas pendidikan mana yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat,” tuturnya.

“Perlu ada peran aktif DPRD lagi dalam menyosialisasikan Perda, karena kami media bingung diberi Perda tetapi bingung dengan isi Perda itu apa, DPRD minim sosialisasi. Seharusnya sosialisasi seperti ini itu bagus tetapi pra/sebelum Raperda itu menjadi produk hukum, artinya media dapat lebih menyebarluaskan kepada masyarakat,” tandasnya. (Elsa/Bid. Infopub)