DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BANTEN
Situs Resmi DPRD Prov. Banten

Ketua DPRD Banten Sampaikan Saran dan Masukan Untuk Dinas Perkim

Hut Banten 2021

SERANG, – Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni melakukan rapat koordinasi dengan Forum Organisasi Perangkat Daerah (FOPD) Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Se-provinsi Banten T.A 2022, kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting di ruang rapat Pimpinan DPRD Banten Selasa, (16/02/21).

Rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan pembangunan dan penyusunan rancangan kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni memaparkan beberapa saran dan masukan dari DPRD Provinsi Banten diantaranya, ntuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dan fokus pembangunan tahun 2022, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perkim dan perangkat daerah yang lain, dapat memasukan program dan kegiatan yang sudah diatur dalam ketentuan Perda nomor 2 tahun 2019 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem pengelolaan air minum dan perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengembangan pengelolaan dan pengendalian pencemaran air limbah domestik regional.

Selain itu Andra mengatakan, aspirasi masyarakat hasil reses anggota DPRD Banten pada penutupan masa persidangan kesatu tahun sidang 2020-2021 yang sudah disampaikan dalam sidang paripurna DPRD, dapat disampaikan program dan usulannya kedalam program dan kegiatan Dinas Perkim dan perangkat daerah yang lain sebagai bahan pokon-pokok pikiran DPRD.

“Secara umun aspirasi masyarakat pada bidang pembangunan antara lain peningkatan jalan lingkungan, perbaikan jalan non status, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, penyediaan prasarana air bersih, dan yang lainnya. Aspirasi masyarakat pada bidang pendidikan yaitu pembangunan untuk sekolah baru SMA/SMK, dan pembangunan Posyandu di setiap Kelurahan dan Desa,” paparnya.

Andra menambahkan, untuk melaksanakan ketentuan pasal 214 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Banten harus menyediakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SKD) dalam bentuk aplikasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan daerah. (Yuni/Bid. Infopub)