Anggota DPRD Banten Reses di Yayasan Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Pecandu Narkotika

SERANG, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten memasuki reses ke dua untuk masa Persidangan tahun 2019-2020. Para wakil rakyat provinsi Banten tersebut kembali ke konstituennya dan menyerap aspirasi.

Reses tersebut salah satunya dilakukan anggota DPRD Provinsi Banten, H Umar Bin Barmawi ST., MM. dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Serang, yang dilaksanakan di Yayasan Rehabilitasi Gangguang Jiwa dan Pencandu Narkotika di Kampung Sinangor Sukabares, Kecamayan Waringin Kurung, Rabu (04/03/2020)

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Banten itu mengatakan, bahwa dalam reses tersebut
masyarakat sangat antusias menyambut kehadirannya Anggota DPRD Banten. Ia mengatakan, dalam reses tersebut banyak masyarakat yang yang menyampaikan keluhan terkait program bantuan pemerintah yang dinilai kurang objective dalam pendataan salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

“Program pemerintah dalam hal tentang program stunting juga masyarakat belum banyak tau. Dan yang menjadi pokok adalah sanitasi dan air bersih, sehingga perlu turut andil pemerintah dalam pengadaan sumur pompa air di masing-masing desa sekecamatan waringin kurung,” papar Umar.

Kemudian terkait Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Provinsi Banten ia menilai bahwa saat ini balai tersebut sulit diakses oleh masyarakat Banten, sehingga informasi tentang adanya pelatihan dari BLK banyak masyarakat Banten yang tidak mengetahuinya.

“Kemudian yayasan rehabilasi gangguan jiwa dan pecandu narkotika ini juga sudah menyembuhkan pasien dari berbagai daerah, tetapi pemerintah daerah tidak ikut andil dalam hal support. Karena ini yayasan berbasis masyarakat, maka harapannya Pemerintah Daerah dan Provinsi Banten juga bisa memberikan bantuan. Yang menjadi kendala saat ini adalah transportasi/ ambulance untuk ODGJ dan revitalisasi bangunan gedung yang sangat minim,” bebernya.

Dengan banyaknya persoalan tersebut, Umar mengaku, pihaknya yang pertama akan mendorong dan berupaya agar data penerima program PKH di update dan di verifikasi ulang dengan melibatkan relawan, serta berkoordinasi dengan kepala desa dan RT setempat. Sehingga, kevalidan data akan diperoleh dengan memakai zona prioritas penerima bantuan.

“Kedua kita akan mendorong kepada Pemerintah Daerah dan Provinsi Banten melaui dinas terkait, bahwa Yayasan Assifa yang berbasis masyarakat ternyata ikut serta dalam menunjang program pemerintah terkait rehabilitasi gangguan jiwa dan kecanduan narkotika. sudah sepatutnya pemerintah hadir membantu dalam sarana prasarananya,” tuturnya.

Kemudian terkait minimnya sosialisasi program BLK lanjut Umar, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja agar memanggil kepala BLK Provinsi Banten untuk lebih masif lagi melakukan sosialisasi tentang program pelatihan menjadi prioritas masyarakat Banten.

“Dan yang terakhir kita akan mendorong Dinas Perkim untuk terus mengoptimalkan program sarana air bersih dan sanitasi melalaui program sumur bor masuk desa,” pungkasnya. (Gus/Bid. Infopub)