SERANG ,- Komisi III DPRD Banten menggelar rapat kerja evaluasi program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2026 bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Ruang Rapat Komisi III, Kamis (11/6/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Banten Iwan Rahayu dan didampingi Wakil Ketua Komisi III Dede Rohana, Sekretaris Komisi III Mansur, Koordinator Komisi III Imron Rosadi, beserta jajaran anggota Komisi III DPRD Banten.
Dalam rapat tersebut, Kepala BPKAD Provinsi Banten Mahdani memaparkan realisasi APBD triwulan I yang meliputi belanja, pembiayaan, pendapatan daerah, hingga inventarisasi Pemprov Banten Tahun 2026.
"APBD Triwulan I yang sudah terealisasi meliputi belanja daerah, pembiayaan, pendapatan daerah, hingga inventarisasi Pemprov Banten tahun 2026," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Banten Iwan Rahayu menyatakan keprihatinannya terhadap manajemen kas daerah dan mendesak pemerintah agar menjaga stabilitas keuangan demi menghindari risiko defisit anggaran. Ia juga menyoroti banyaknya aset potensial, khususnya situ (danau), yang saat ini telantar dan tidak produktif.
"Banyak aset yang potensial saat ini terlantar dan tidak produktif, seharusnya hal itu bisa dihindari agar manajemen kas daerah tetap terjaga," ucapnya.
Sejalan dengan itu, Imron Rosadi meminta BPKAD bergerak cepat mengoptimalkan ribuan unit situ kecil, serta merombak pengelolaan rumah singgah Pemprov Banten di Jakarta agar dikelola secara komersial demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi III, Syihabuddin dan Ratu Amalia sama-sama mendesak kepastian ketersediaan anggaran dari Pemprov Banten untuk pencairan subsidi sekolah swasta yang telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) serta pemetaan secara rinci terhadap aset milik Provinsi Banten guna mengklasifikasikan lokasi, status pemanfaatan, serta memisahkan aset yang menganggur (idle) maupun yang bermasalah secara hukum. (Deb/dn/infopubdok)