SERANG,- Komisi IV DPRD Banten menggelar rapat kerja pembahasan lanjutan Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan Kepala OPD Mitra Kerja Komisi IV DPRD Banten, Rabu (12/08/26).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Banten dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Banten Muhammad Nizar, didampingi oleh Wakil Ketua M. Nur Kholis serta para Anggota Komisi IV DPRD Banten. Selain itu, Ketua DPRD Banten H. Fahmi Hakim selaku Koordinator Komisi IV DPRD Banten juga turut memberikan arahan dalam rapat tersebut.
Turut hadir Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Ari James Faraddy, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Endad Haryanto, Kepala Dinas LIngkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wawan Gunawan, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Ismail berserta jajarannya.
Dalam rapat tersebut, setiap OPD mitra kerja memaparkan capaian pelaksanaan program dan realisasi anggaran tahun 2026, sekaligus menyampaikan rencana program serta kebutuhan anggaran untuk tahun 2027. Salah satunya, Kepala DLHK Provinsi Banten Wawan Gunawan memaparkan sejumlah program lingkungan hidup, antara lain peningkatan kapasitas dan pelatihan, penanganan pengaduan lingkungan, pengelolaan lingkungan, serta pengendalian pencemaran.
Dalam pengarahannya, Ketua DPRD Banten H. Fahmi Hakim menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan anggaran 2027. Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas mengharuskan setiap OPD menyusun program yang benar-benar memiliki manfaat dan mampu mendukung peningkatan pendapatan serta pelayanan kepada masyarakat.
“Kondisi semangat kebijakan umum anggaran kita sedang kurang baik-baik saja. Karena itu, saya mengimbau kepada teman-teman OPD agar efektif dalam menyusun kebijakan anggaran 2027. Kita harus mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang ada, karena kondisi anggaran saat ini tidak memungkinkan kita berharap terlalu banyak. Program yang disusun harus benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Fahmi.
Dalam sesi tanggapan, beberapa Anggota Komisi IV DPRD Banten turut menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya kebutuhan PJU di sejumlah ruas jalan, pengelolaan sumber daya alam dan potensi pendapatan daerah, pencemaran Sungai Ciujung, kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Banten, hingga efektivitas pembangunan PLTS.
Salah satunya, Anggota Komisi IV Ade Hidayat juga menekankan pentingnya pengawasan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada realisasi program, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat.
“Dalam konteks pengendalian pembangunan, kita tidak boleh lemah. Jangan hanya melihat program sudah selesai dilaksanakan, tetapi hasil dan manfaatnya harus kita lihat. Misalnya kita membangun jalan, harus bisa diukur apakah pembangunan itu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ade Hidayat. (Saarah/Bid.Infopub&dok)