SERANG ,– Komisi IV DPRD Banten menggelar rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 bersama OPD mitra kerja Komisi IV, Selasa (11/8/2026).
Rapat ini dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Banten Muhammad Nizar, didampingi Wakil Ketua M. Nur Kholis serta Para Anggota Komisi IV DPRD Banten.
Turut hadir Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten M. Rachmat Rogianto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Arlan Marzan, Kepala Badan Perencanaan Pembangungan Daerah Provinsi Banten H. Babar Suharso, Kepala Biro Pengadaan Biro dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Banten Soerjo Soebiandono berserta jajarannya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD mitra kerja menyampaikan progres pelaksanaan program dan anggaran 2026 serta rencana program dan kebutuhan anggaran 2027. Salah satunya, Kepala Badan Perencanaan Pembangungan Daerah Provinsi Banten H. Babar Suharso menyampaikan bahwa pada 2027 Bappeda akan melaksanakan empat program, 17 kegiatan, dan 102 subkegiatan.
Ketua Komisi IV DPRD Banten Muhammad Nizar menyoroti perlunya pendalaman terhadap program dan alokasi anggaran, khususnya terkait penyesuaian anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
“Kalau kemudian program nggak jalan berarti ekonomi itu mandeg. Kita tidak tahu program apa yang bisa dilaksanakan dengan Rp750 miliar, apalagi di PUPR ini terdapat visi misi gubernur yang paling utama terkait dengan jalan.”
Nizar menegaskan, pembahasan anggaran perlu dilakukan secara lebih mendalam agar program yang direncanakan benar-benar dapat dilaksanakan dan mendukung pembangunan di Provinsi Banten.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Banten Hj. Desy Yusandi menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah Tangerang, termasuk Jalan KH Hasyim Ashari dan Jalan Raden Patah yang dinilai berkaitan dengan persoalan banjir di masyarakat.
Desy meminta agar persoalan tersebut menjadi perhatian dalam perencanaan APBD 2027, sekaligus mendorong pemeliharaan jalan dilakukan secara berkala agar kualitas infrastruktur tetap terjaga.
“Jangan sampai nunggu sudah keburu hancur, nanti baru kita perbaiki sehingga akhirnya memerlukan anggaran yang besar,” ujar Desy. (Saarah/Bid.Infopub&dok)