.jpeg)
LEBAK – Ketua DPRD Provinsi Banten H. Fahmi Hakim mendampingi Gubernur Banten Andra Soni dalam kegiatan peninjauan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di SMAN 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Senin (22/06/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan monitoring terhadap proses pelaksanaan SPMB agar berjalan secara transparan, objektif, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Banten.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pelaksanaan SPMB dan memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik baru bebas dari praktik intervensi maupun titipan dari pihak manapun.
“Kalau ada pejabat atau ASN yang melakukan intervensi, laporkan langsung kepada saya. Nanti saya yang akan mengambil tindakan,” tegas Andra Soni.
Peninjauan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama yang sebelumnya telah dibangun melalui deklarasi dan penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026/2027, yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan anti-pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Provinsi Banten H. Fahmi Hakim menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan sistem pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dapat diakses secara setara tanpa diskriminasi maupun perlakuan khusus.
“Hal ini merupakan niat yang sangat mulia. Seluruh pihak harus mendukung komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan pendidikan yang merata, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” ungkap Fahmi Hakim.
Lebih lanjut, Fahmi menegaskan bahwa DPRD Provinsi Banten akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik.
Ia juga mengapresiasi berbagai upaya Pemprov Banten dalam memperluas akses pendidikan, termasuk melalui Program Sekolah Gratis yang bertujuan membantu masyarakat serta memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. (Yn/infopub&dok)