SERANG ,- DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penjelasan DPRD sebagai pengusul atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul DPRD Provinsi Banten, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Kamis (06/8/2026).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim dan didampingi Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi dan Imron Rosadi. Turut hadir Gubernur Banten Andra Soni serta jajaran Forkopimda Provinsi Banten.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim menyampaikan penjelasan DPRD sebagai pengusul 4 (empat) Raperda Usul DPRD Provinsi Banten sekaligus penyerahan 4 (empat) Raperda usul inisiatif DPRD kepada Gubernur Banten.
Perwakilan Juru Bicara Bapemperda DPRD Provinsi Banten, Ubaedillah menyampaikan penjelasan mengenai 4 (empat) Raperda Usul DPRD Provinsi Banten. Keempat Raperda ini dirancang untuk memperkuat fondasi hukum, mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta mengoptimalkan pendapatan dan tata kelola sumber daya alam di Provinsi Banten.
“Raperda Pertama, Raperda tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil Provinsi Banten. Raperda kedua, Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 bertujuan mewujudkan sistem perpajakan daerah yang berkeadilan. Ketiga, Raperda tentang Perubahan Nama dan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Perseroda. Raperda keempat, Raperda tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara,” ujarnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen Raperda secara simbolis oleh Pimpinan DPRD bersama Bapemperda DPRD Provinsi Banten kepada Gubernur Banten. Selanjutnya, Dokumen empat Raperda usul inisiatif ini akan menjadi dasar dan bahan penyusunan pendapat serta tanggapan resmi dari Gubernur Banten. (Deb/dn/infopubdok)