SERANG – Plt. Kepala Bagian Persidangan Aspirasi dan Humas Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Ibud Sihabudin, menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (17/12/25).
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi banding terkait sistem kehumasan yang diterapkan di Sekretariat DPRD Banten.
Adapun jajaran DPRD Sulawesi Tengah yang mengikuti studi banding ini diantaranya Ketua Komisi II Yus Mangun, Ketua Komisi IV Moh. Hidayat Pakamundi serta anggota Komisi II Sonny Tandra dan Ronald Gulla.
Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Yus Mangun, mengungkapkan bahwa pihaknya memperoleh banyak pengetahuan baru selama kunjungan tersebut. Menurutnya, Sekretariat DPRD Banten memiliki pola dan tata kerja kehumasan yang belum dimiliki di daerah lain.
“Kami banyak mendapatkan hal-hal baru, khususnya terkait penyebarluasan informasi kegiatan DPRD, baik internal maupun eksternal. Proses kehumasan di DPRD Banten sudah berjalan sangat baik dan profesional. Produk Banten Parlemen TV dengan sistem digitalnya menjadi acuan bagi kami karena kemajuannya sangat luar biasa,” jelas Yus.
Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Ronald Gulla, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja kehumasan Sekretariat DPRD Banten. Ia menilai publikasi DPRD Banten sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.
“Publikasi DPRD Provinsi Banten adalah yang terbaik dari yang pernah saya kunjungi. Kinerja anggota DPRD dapat terekspose dengan baik. Kami akan banyak belajar dari sini, khususnya untuk mengembangkan podcast di DPRD Sulawesi Tengah, kemudian dilanjutkan ke pengembangan website dan media informasi lainnya,” ujar Ronald.
Sementara itu, Ibud Sihabudin menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Banten terus melakukan inovasi di bidang kehumasan, salah satunya melalui Banten Parlemen TV. Unit kerja ini berfungsi sebagai sarana publikasi dan dokumentasi berbagai kegiatan DPRD Provinsi Banten agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin sinergi dan kerja sama antarlembaga legislatif daerah dalam pengembangan sistem informasi dan kehumasan yang transparan, modern, dan informatif.
(Yn/infopub&dok)
