DPRD Banten Jadi Rujukan Studi Banding Pengelolaan Anggaran dan Banmus DPRD Jambi

SERANG- Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Barhum HS, menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Jambi dalam rangka studi banding terkait pengelolaan anggaran daerah dan perencanaan kegiatan Badan Musyawarah (Banmus). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Selasa (16/12/2025).

Kunjungan kerja ini menjadi ajang diskusi dan pertukaran pengalaman antar lembaga legislatif daerah dalam menghadapi dinamika pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi pelaksanaan program kerja DPRD.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan DPRD Provinsi Jambi, Akmaluddin, menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya terkait pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak pada struktur APBD dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Selain itu, keterbatasan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor serta bagi hasil sumber daya alam juga menjadi salah satu topik pembahasan.

Menanggapi hal tersebut, Barhum HS memaparkan sejumlah strategi pengelolaan anggaran yang telah diterapkan DPRD Provinsi Banten melalui pendekatan efisiensi dan penguatan perencanaan program.

“DPRD Banten terus mendorong pengembangan potensi pendapatan daerah di luar pajak kendaraan bermotor, antara lain melalui optimalisasi retribusi, pengelolaan aset daerah, pemanfaatan lahan, serta pengembangan potensi industri guna meningkatkan pendapatan daerah,” jelas Barhum.

Selain pengelolaan anggaran, Barhum juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penjadwalan agenda kerja Badan Musyawarah, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi dengan mitra kerja.

Langkah tersebut dinilai mampu menjaga efektivitas pelaksanaan program legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan kerja sama kelembagaan antara DPRD Provinsi Banten dan DPRD Provinsi Jambi, sekaligus menjadi sarana pembelajaran bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program legislatif di daerah. (Yn/deb/infopub&dok)