SERANG ,– Seluruh pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Banten mengikuti rapat penguatan pengelolaan konflik kepentingan bersama Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (11/11/2026).
Pada kesempatannya, Inspektur Daerah Provinsi Banten Sitti Ma’ani mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai mengenai pentingnya pengelolaan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Dalam pemaparan materi, Inspektorat Daerah Provinsi Banten menjelaskan panduan operasional pengelolaan konflik kepentingan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.
Disampaikan bahwa pengelolaan konflik kepentingan mengalami perubahan pendekatan, dari yang sebelumnya lebih berfokus pada penanganan setelah terjadinya benturan kepentingan, menjadi sistem pencegahan yang dilakukan secara menyeluruh.
Pendekatan tersebut menekankan pentingnya identifikasi dini, pencatatan kepentingan pribadi, deklarasi terbuka, serta pengendalian terhadap potensi konflik kepentingan.
Melalui pemaparan tersebut, pegawai juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan terhadap pelapor (whistleblower), termasuk jaminan kerahasiaan identitas dan keamanan pelapor.
Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Wiwi Yulyani Saptawianti menyampaikan bahwa kegiatan penguatan pengelolaan konflik kepentingan ini menjadi sarana penting bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan pemahaman mengenai potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.
"Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh pegawai semakin memahami pentingnya mengidentifikasi dan mencegah potensi konflik kepentingan sejak dini. Jangan sampai kepentingan pribadi memengaruhi pelaksanaan tugas kedinasan. Karena itu, integritas dan profesionalisme harus menjadi pedoman dalam bekerja," ujarnya. (Saarah/Bid.Infopub&dok)