SERANG — Panitia Khusus (Pansus) IV Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara DPRD Provinsi Banten kembali melanjutkan pembahasan pasal demi pasal, Selasa (10/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Banten tersebut dipimpin Ketua Pansus IV DPRD Banten Ishak Sidik didampingi Anggota Pansus IV DPRD Banten H. Gembong Rudiansyah Sumedi.
Turut hadir Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Ari James Faraddy, Sekretaris Dinas ESDM Dedi Hidayat, serta perwakilan sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam rapat tersebut, Pansus IV mendalami ketentuan mengenai penggunaan perusahaan jasa pertambangan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Pembahasan mencakup persyaratan perusahaan jasa pertambangan lokal maupun nasional, klasifikasi pekerjaan, serta ketentuan sertifikasi dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketua Pansus IV DPRD Banten Ishak Sidik mengatakan bahwa penyusunan Raperda harus memperhatikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan.
“Pengaturan pertambangan harus disusun secara jelas, mulai dari perizinan, penggunaan jasa pertambangan, hingga kewajiban para pelaku usaha. Kita ingin regulasi ini memberikan kepastian bagi pengusaha, tetapi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, lingkungan, dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah,” ujar Ishak.
Sementara itu, Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Banten Dedi Hidayat menjelaskan bahwa penggunaan perusahaan jasa pertambangan harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan karakteristik material yang ditambang. Persyaratan teknis dan perizinannya juga perlu dibedakan berdasarkan kebutuhan kegiatan pertambangan.
“Penggunaan perusahaan jasa pertambangan harus disesuaikan dengan jenis material dan karakteristik pekerjaannya. Setiap kegiatan memiliki kebutuhan teknis yang berbeda, sehingga persyaratan sertifikasi maupun perizinannya perlu mengikuti ketentuan yang berlaku,” jelas Dedi.
Pansus IV juga mencermati ketentuan mengenai keterlibatan perusahaan jasa pertambangan berbadan hukum Indonesia yang memiliki penanaman modal asing apabila perusahaan lokal maupun nasional tidak tersedia atau belum memiliki kemampuan teknis dan finansial yang dibutuhkan.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun tata kelola pertambangan yang memberikan ruang bagi perusahaan jasa pertambangan lokal untuk terlibat dalam kegiatan usaha pertambangan di Provinsi Banten.
Melalui pembahasan Raperda dan penyerapan aspirasi pelaku usaha tersebut, DPRD Banten mendorong agar pengaturan sektor pertambangan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha, mendorong pemberdayaan perusahaan lokal, serta tetap memperhatikan optimalisasi pendapatan daerah dan kewajiban pengelolaan lingkungan. (Saarah/Bid.Infopub&dok)