SERANG – Komisi IV DPRD Provinsi Banten menerima audiensi Asosiasi Penambang Batu Andesit dan Pasir (ASPEN) Banten terkait usulan perubahan patokan harga Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 469 Tahun 2026, Selasa (10/11/2026).
Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Banten diterima oleh Anggota Komisi IV DPRD Banten A. Rahmat Hidayat dan H. Ishak Sidik.
Turut hadir Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Ari James Faraddy, didampingi Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Banten Dedi Hidayat, serta jajaran pengurus dan anggota ASPEN Banten.
Ketua ASPEN Banten Syariefudin Noer menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara ASPEN Banten dengan Dinas ESDM Provinsi Banten pada 4 November 2026. Pertemuan tersebut membahas usulan perubahan patokan harga MBLB serta penyamaan persepsi terhadap regulasi yang mengatur harga dasar di mulut tambang.
"Kami bukan tidak mau membayar pajak. Kami mendukung peningkatan pendapatan daerah karena nantinya juga akan kembali untuk pembangunan Banten. Namun, kami berharap ada perhitungan yang wajar dan adil bagi para pelaku usaha," ungkap Syariefudin.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Banten A. Rahmat Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya memahami adanya keberatan dari para pengusaha tambang, khususnya terkait kenaikan patokan harga yang dinilai cukup tinggi.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibahas secara menyeluruh dengan memperhatikan dasar perhitungan, baik dari sisi harga pokok produksi maupun harga jual yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Biaya (RKB).
"Yang menjadi perhatian kita hari ini adalah adanya kenaikan patokan harga yang dianggap terlalu tinggi oleh teman-teman pengusaha tambang. Kita perlu mencari jalan tengah atau win-win solution, sehingga aspirasi para pengusaha dapat didengar dan dibahas secara bersama-sama," ujar Rahmat.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Banten H. Ishak Sidik menyoroti perlunya transparansi dalam menentukan komponen perhitungan pajak MBLB. Menurutnya, harga pokok produksi perlu dihitung berdasarkan kemampuan produksi, penggunaan bahan bakar, biaya operasional, serta kondisi material yang ditambang.
"Dasarnya harus jelas, berapa harga pokok produksinya. Pelaku usaha tambang tentu lebih mengetahui berapa kemampuan produksinya dalam sehari dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah material. Hal itu yang perlu menjadi bahan perhitungan," jelas Ishak.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy menjelaskan bahwa penyesuaian patokan harga dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola pertambangan dan penyesuaian harga yang telah lama tidak diperbarui.
Selain membahas patokan harga dan pajak MBLB, Ari mengingatkan para pengusaha tambang agar tetap memenuhi kewajiban perizinan, pelaporan produksi, reklamasi, serta pengelolaan lingkungan. Ia menegaskan bahwa aktivitas pertambangan harus dilaksanakan sesuai kaidah teknik pertambangan yang baik atau Good Mining Practice.
Di akhir audiensi, Komisi IV DPRD Banten mendorong agar penyamaan persepsi mengenai komponen perhitungan harga pokok produksi, harga jual, dan volume produksi segera ditindaklanjuti oleh Dinas ESDM bersama ASPEN Banten.
Komisi IV DPRD Banten juga mengingatkan bahwa kewajiban pembayaran pajak yang telah ditetapkan tetap harus dilaksanakan selama belum terdapat perubahan ketentuan. Sementara itu, hasil evaluasi perhitungan akan menjadi bahan rekomendasi untuk pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah. (Saarah/Bid.Infopub&dok)