SERANG,- Komisi II DPRD Banten menggelar rapat kerja dilanjutkan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil oleh Komisi II DPRD Banten bertempat di Ruang Rapat Komisi II DPRD Banten, Selasa (10/11/2026).
Turut hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Iwan Hermawan, Kepala Bidang Bina Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Wendi Nurwendi, serta perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Banten KH. Iip Makmur. Pembahasan difokuskan pada pencermatan dan penyempurnaan sejumlah pasal dalam Raperda dengan mengacu pada hasil konsultasi dan harmonisasi bersama Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Iip Makmur menyampaikan bahwa sebelumnya Komisi II telah melakukan kunjungan ke Kementerian UKM untuk memperoleh masukan terhadap substansi Raperda tersebut. Hasil konsultasi itu kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai bahan penyempurnaan regulasi.
“Dua pekan yang lalu kita sudah berkunjung ke Kementerian UKM untuk melakukan harmonisasi sekaligus meminta masukan terkait penyempurnaan Perda yang sedang dibahas di Komisi II. Alhamdulillah, hasil pertemuan tersebut sudah dituangkan dalam berita acara dan hari ini kita akan membahas perubahan-perubahan yang telah diberikan,” ujar Iip.
Dalam rapat tersebut, sejumlah materi mengalami penyesuaian, di antaranya penambahan dasar hukum, penyempurnaan definisi usaha kecil dan pengembangan usaha kecil, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi dan pemetaan usaha kecil berdasarkan tingkat risiko.
Selain itu, pembahasan juga mencakup fasilitasi pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), termasuk penyusunan dan fasilitasi pemenuhan legalitas usaha bagi pelaku usaha kecil.
Salah satu substansi yang menjadi perhatian Komisi II adalah pengaturan penyediaan tempat promosi bagi produk usaha kecil pada infrastruktur publik. Fasilitas tersebut meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat istirahat, hingga pusat perbelanjaan.
Dalam rancangan pengaturan tersebut, turut dibahas ketentuan penyediaan ruang promosi paling sedikit 30 persen bagi produk usaha kecil. Ketentuan ini diharapkan dapat memberikan ruang pemasaran yang lebih luas bagi produk lokal, sekaligus meningkatkan akses pelaku usaha kecil terhadap pasar.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Iwan Hermawan menyampaikan bahwa implementasi fasilitas promosi perlu didukung dengan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha kecil. Hal tersebut penting agar pelaku usaha memahami standar serta persyaratan produk yang harus dipenuhi untuk dapat dipasarkan melalui jaringan ritel modern.
“Pelaku usaha kecil perlu mendapatkan pemahaman mengenai persyaratan dan standar produk yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar ritel modern. Karena itu, diperlukan pembinaan dan sosialisasi, termasuk melibatkan pihak pengelola ritel agar pelaku usaha mengetahui ketentuan yang harus dipenuhi,” ujar Iwan.
Melalui finalisasi Raperda ini, Komisi II DPRD Banten berharap regulasi tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil dapat menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan berusaha, memperkuat perlindungan, serta meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha kecil di Provinsi Banten. (Saarah/Bid.Infopub&dok)