SERANG,- Komisi I DPRD Banten menggelar rapat koordinasi bersama mitra kerja bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPRD Banten, Selasa (20/10/2026).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Muhammad Faizal, dan dihadiri oleh jajaran anggota Komisi I DPRD Banten. Turut hadir juga para kepala dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, Biro Organisasi Provinsi Banten, Bakesbangpol Provinsi Banten, dan DPMPTSP Provinsi Banten.
Dalam rapat ini, Wakil Ketua Komisi I Muhammad Faizal menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini membahas tentang rencana kerja program dan kegiatan mitra kerja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
"Menindaklanjuti fungsi kami sebagai DPRD Banten yakni pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, maka Komisi I mengadakan rapat kerja terkait program dan kegiatan mitra kerja pada RAPBD Tahun Anggaran 2027," ucapnya.
Lebih lanjut, para mitra kerja kemudian menjabarkan semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2027.
Menanggapi penjelasan tersebut, jajaran anggota Komisi I memberikan masukan dan saran kepada mitra kerja berdasarkan temuan pengawasan di lapangan dan aspirasi dari masyarakat.
Salah satunya adalah anggota Komisi I Anton Hairul Syamsi, yang menanyakan terkait kekosongan jabatan struktural di wilayah Pemerintah Provinsi Banten.
"Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, masih banyak kami dapati bahwa jabatan struktural seringkali kosong atau dijabat oleh pelaksana harian sehingga kinerja dan efektivitas program dinas tidak optimal," ujarnya.
Di samping itu, anggota Komisi I Riyan Hidayat juga menerangkan bahwa terdapat beberapa dinas yang memiliki fungsi yang serupa dan perlu diberikan perhatian agar tidak tumpang tindih tugas dan fungsi.
"Melihat dari prinsip efisiensi dan efektivitas, di Provinsi Banten masih terdapat dinas-dinas yang memiliki fungsi di bidang yang sama sehingga rawan tumpang tindih tugas dan fungsi, seperti dinas pertanian dan dinas ketahanan pangan; dinas perindustrian dan dinas umkm; diskominfo dan opd, oleh karena itu perlu dibenahi untuk menjunjung efisiensi dan efektivitas, disarankan perampingan pintu pelayanan dinas agar masyarakat juga tidak bingung untuk mendapatkan pelayanan," ucapnya.
Mengakhiri rapat ini, Wakil Ketua Komisi I Muhammad Faizal berharap bahwa masukan dan saran dari Komisi I DPRD Banten dapat diterima dan diterapkan pada program kegiatan para mitra kerja.
"Saya berharap bahwa masukan dan saran dari Komisi I dapat diterapkan, serta program kegiatan para mitra kerja dapat lebih efektif dan banyak memberi manfaat," tuturnya. (Els/Infopubdok)