SERANG, – Penegasan kedudukan Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten memasuki tahapan penting. DPRD Provinsi Banten bersama DPRD Kota Serang dan Pemerintah Provinsi Banten menyepakati hasil pembahasan persetujuan bersama terkait penegasan kedudukan ibu kota provinsi tersebut.
Kesepakatan itu dibahas dalam rapat koordinasi dan konsultasi Pembahasan Persetujuan Bersama Penegasan Kedudukan Ibu Kota Provinsi Banten yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten pada Rabu, (18/11/2026)
Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Banten beserta jajaran wakil ketua, Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman, serta unsur terkait dari Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Serang.
Ketua DPRD Provinsi Banten menjelaskan, rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Gubernur Banten mengenai persetujuan bersama penegasan kedudukan ibu kota provinsi di Kota Serang. Pembahasan juga merespons surat Wali Kota Serang tentang permohonan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur Banten.
Menurutnya, pembahasan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.
Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi dan konsultasi bersama pimpinan serta Komisi I, DPRD Provinsi Banten menyepakati bahwa kedudukan Ibu Kota Provinsi Banten berada di Kota Serang.
"Saya kira ini menjadi salah satu bagian upaya kita dalam rangka merapikan dan menyempurnakan tata kelola terhadap proses legalitas pemerintahan," ujar Ketua DPRD Provinsi Banten.
Ia menjelaskan, hasil rapat tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Banten untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur Banten.
Setelah persetujuan tersebut diperoleh, dokumen terkait rencananya akan disampaikan bersama Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Serang kepada lembaga terkait di tingkat pusat, termasuk DPR RI dan Presiden, sebagai bagian dari tahapan penegasan kedudukan ibu kota Provinsi Banten dalam ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Banten, khususnya Komisi I, yang telah menyelesaikan tahapan rapat koordinasi tersebut.
Muji mengungkapkan, dalam rapat tersebut telah dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan. Dokumen itu selanjutnya akan dibawa oleh DPRD Provinsi Banten untuk diproses melalui rapat paripurna.
Ia juga menegaskan bahwa pembahasan tidak hanya menyangkut kedudukan ibu kota di wilayah Kota Serang secara umum, tetapi lebih spesifik mengarah pada Kecamatan Serang sebagai lokasi ibu kota provinsi.
"Atas nama legislatif DPRD Kota Serang, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran seluruh pimpinan dan anggota, khususnya di Komisi I, yang hari ini telah melakukan rapat penegasan bersama," kata Muji.
Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah pemerintahan Kota Serang, khususnya dalam memperjelas kedudukan Kota Serang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten.
Muji juga menyampaikan harapan agar tahapan selanjutnya dapat berjalan lancar hingga memperoleh penguatan melalui mekanisme pemerintahan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan ditandatanganinya berita acara kesepakatan, proses penegasan kedudukan Ibu Kota Provinsi Banten kini berlanjut ke tahapan pembahasan di rapat paripurna DPRD Provinsi Banten.
Proses tersebut menjadi bagian dari upaya memperjelas aspek administrasi dan legalitas pemerintahan, sekaligus memberikan kepastian mengenai kedudukan Kota Serang sebagai ibu kota provinsi.
Meski demikian, tahapan lanjutan masih diperlukan sebelum proses penegasan tersebut memperoleh penyelesaian melalui mekanisme pemerintah pusat dan ketentuan perundang-undangan.
Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten telah menyebutkan Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Karena itu, pembahasan kali ini diarahkan pada penegasan kembali kedudukan ibu kota tersebut dalam rangka penyempurnaan tata kelola dan kepastian administrasi pemerintahan. (Gus/Infopub&dok)

