SERANG - DPRD Provinsi Banten mendorong optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-APBD sebagai upaya memperluas sumber pembiayaan dan memperkuat kolaborasi dalam pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Banten, Yudi Budi Wibowo, dalam Forum Musrenbang Non-APBD yang dibuka langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (05/11/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Partisipasi dan Kolaborasi Pembiayaan untuk Pembangunan Banten yang Inklusif dan Berkelanjutan” tersebut dihadiri unsur Forkopimda Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Sekretaris DPRD Banten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pimpinan perusahaan.
Forum ini menjadi ruang untuk menghimpun aspirasi sekaligus membuka peluang pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan di antaranya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan serta investasi sektor swasta.
Dalam sambutannya, Yudi menegaskan bahwa keterbatasan APBD tidak boleh menjadi penghambat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Program-program kerakyatan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi hingga peningkatan kesejahteraan, harus tetap menjadi prioritas pembangunan.
“APBD boleh terbatas, tetapi komitmen membangun Banten dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak boleh berhenti,” ujar Yudi.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Banten akan terus mengawal aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar kolaborasi pembiayaan dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menekankan bahwa pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan tidak boleh sekadar dipandang sebagai pemenuhan kewajiban, tetapi harus menjadi komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah.
Melalui Forum TJSKBLP, Pemerintah Provinsi Banten berupaya membangun komunikasi yang lebih kuat antara pemerintah dan dunia usaha. Dengan demikian, program CSR diharapkan dapat berjalan lebih terarah, selaras dengan prioritas pembangunan daerah, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kolaborasi ini harus terbuka, transparan, dan akuntabel. Jelas bentuk kegiatan dan penerima manfaatnya, jelas lokasinya, serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya,” tegas Andra Soni.
Melalui Musrenbang Non-APBD, diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta semakin kuat sehingga berbagai kebutuhan pembangunan di Provinsi Banten dapat didukung oleh sumber pembiayaan yang lebih luas dan berkelanjutan. (Mnur/yn/infopub&dok)