SERANG,- DPRD Provinsi Banten melakukan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penyampaian Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Rabu (05/10/2022).
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten Barhum dihadiri pula oleh Pj. Gubernur Provinsi Banten Dr. Al Muktabar, M. Sc berserta unsur Forkopimda lainnya.
Dalam rapat paripurna ini, juru bicara dari masing-masing fraksi membacakan pemandangan umum dari fraksinya mengenai Raperda tentang APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah menetapkan skema yang dapat memperkuat daya saing daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam tata kelola keuangan daerah, pemerintah daerah harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efeksivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif serta keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan.
Juru bicara fraksi dari PKB dalam pemandangan umum fraksi memberikan apresiasi kepada Pj. Gubernur dan seluruh pemerintah provinsi yang telah menargetkan peningkatan pendapatan daerah, sebab ini yang menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat Banten sedikit mengalami perubahan.
“Fraksi Kebangkitan Bangsa juga mengapresiasi terhadap peningkatan target pendapatan daerah, meski demikian Fraksi Kebangkitan Bangsa perlu mendapatkan penjelasan terhadap target pendapatan sektor pendapatan transfer sebesar 2,793 Triliun dibanding tahun sebelumnya.” tutur H. Umar Bin Barmawi.
Pembangunan daerah yang masih terjadi ketimpangan pertumbuhan pada wilayah utara dengan selatan di Provinsi Banten yang secara faktual terlihat pada gambaran makro dan mikro pembangunan daerah masih membutuhkan konsentrasi kebijakan penatakelolaan anggaran pembangunan secara proporsional dan berkeadilan. Pemerataan hasil dan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat di provinsi Banten seharusnya tidak mengalami lagi ketimpangan pembangunan, serta pelayanan dasar baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi yang bersentuhan langsung dengan persoalan kesejahteraan masyarakat. (Saarah/Bid.Infopub&dok)
