Minggu, 16 Juni 2019 17:30:21 Wib



Berita Dewan

Program Kemiskinan Dan Kesehatan Harus Optimal

Sabtu, 30 Maret 2019 13:31:00 wib Dibaca: 16 Pengunjung

SERANG - Program-program yang digulirkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten saat ini dinilai belum optimal. Seperti halnya program kemiskinan dan kesehatan saat ini belum seluruhnya dirasakan oleh masyarakat, sehingga OPD diharapkan memiliki strategi khusus agar dapat menuntaskan angka kemiskinan dan memberikan program kesehatan yang lebih baik lagi. 

Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Upiyadi, SH., MH. Dalam kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Tahun 2018 di Gedung Serbaguna DPRD Provinsi Banten Selasa, (19/03/2019). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Dra. Nurhana, M.Si, Kepala Disnakertrans Provinsi Bante H. Alhamidi,S.sos,M.si, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Dr. M. Yusuf, S.Sos, M.Si serta kepala instansi terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu Upiyadi menanyakan kembali program-program yang sudah digulirkan oleh masing-masing OPD pada tahun 2018 lalu, ia menanyakan sudah sejauh mana efektifitas program tersebut dirasakan oleh masyarakat. Selain itu dirinya juga Menyampaikan keluhan keluhan yang selama ini diterimanya langsung dari masyarakat seperti beberapa program kesehatan serta beberapa program yang digulirkan oleh dinas sosial Provinsi Banten.

"Saat ini yang masih menjadi persoalan dalam mengatasi kemiskinan yaitu terkait data angka kemiskinan yang masih belum sinkron maka saya meminta dinas sosial untuk dapat membereskan persoalan ini karena masyarakat masih banyak yang mengeluhkan seperti program-program yang diberikan oleh masih belum merata," tandasnya.

Ia juga menyinggung terkait program kesehatan yang masih banyak dikeluhkan. Seperti penggunaan kartu BPJS Kesehatan yang dinilai masih menyulitkan masyarakat. Dirinya berharap program kesehatan yang saat ini wajib diintegrasikan dengan BPJS dapat memberikan pelayanan yang maksimal. "Jangankan masyarakat, terkadang saya juga susah kalo mau berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Dengan kondisi urgent masih saja diminta rujukan dari klinik atau puskesma," ujarnya.

Menanggapi hal itu, kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana, M.Si memaparkan program-program yang sudah pihaknya lakukan dalam menuntaskan kemuskinan di Provinsi Banten. Terkait sinkronisasi data, dirinya berjanji akan melakukan perbaikan data serta evaluasi program untuk lebih baik lagi.

Hal senada di ungkapkan Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Dr. M. Yusuf, S.Sos, pihaknya melaporkan beberapa program yang sudah digulirkan selama ini. Terkait pelayanan BPJS Kesehatan yang dikeluhkan, dirinya berharap DPRD Provinsi Banten dapat mengundang pihak BPJS Kesehatan untuk mengetahui lebih jauh tentang program yang ada di BPJS Kesehatan. "Saya berharap, BPJS Kesehatan kedepan juga dapat dihadirkan agar kita juga lebih tau informasinya dari intansi terkait tersebut," tandasnya. (Humas)

PIMPINAN DPRD

AGENDA

13
Selasa, 13 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
01
Kamis, 01 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
Top