Sabtu, 16 Desember 2017 08:42:20 Wib



Berita Dewan

Perubahan APBD Banten Defisit Rp 495,15 Miliar

Selasa, 12 September 2017 20:07:31 wib Dibaca: 558 Pengunjung
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy memberikan dokumen Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 kepada Pimpinan DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD di KP3B, Curug Kota Serang, Selasa (12/9/2017).

SERANG, HUMAS DPRD–Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun Anggaran 2017 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 495,15 miliar. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy pada Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Mengenai Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat Paripurna DPRD di KP3B, Curug Kota Serang, Selasa (12/9/2017).

Dikatakan Andika, jumlah defisit anggaran ini akan ditutup dari pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaraan (Silpa) tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp 495,15 miliar. "TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) akan membahas secara detail dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten,"kata Andika dalam sambutannya mewakili Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Secara rinci komposisi Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2017, untuk pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 9,89 triliun yang didominasi oleh pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 5,72 triliun dan dana perimbangan sebesar Rp 4,15 triliun. Sedagkan belanja daerah telah mencapai Rp 10,38 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp 6,84 triliun dan belanja langsung Rp 3,53 triliun.

"Adapun besaran komposisi belanja tidak langsung secara signifikan disebabkan oleh adanya pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menangah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Provinsi Banten. Untuk belanja langsung dalam bentuk program kegiatannya diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan jaminan kesehatan, pembangunan dan rehabilitasi jalan,"ujarnya.

Terkait dengan belanja tidak langsung terdapat penyesuaian belanja daerah untuk belanja pegawai, penyesuaian penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD. Kemudian penyesuaian hibah, optimalisasi alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota, dan optimalisasi belanja tidak terduga. "Upaya yang harus dilakukan sudah barang tentu berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, kemiskinan, dan pengendalian inflasi untuk menjaga kesinambungan daya beli masyarakat,"tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Andika menyampaikan Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda Tentang RPJMD Tahun 2017-2022. Untuk menyikapi kedua Raperda ini, masing-masing Fraksi DPRD akan menyampaikan pemandangan umum fraksinya pada Rapat Paripurna DPRD berikutnya. (hms)

LAINNYA

PIMPINAN DPRD

AGENDA

Top