Rabu, 18 September 2019 05:36:23 Wib



Berita Dewan

Perkuat Kelembagaan, Badan Keahlian DPR RI Gelar Seminar Nasional

Jumat, 26 April 2019 22:17:15 wib Dibaca: 47 Pengunjung

BANDUNG - Sebagai upaya memperkuat kelembagaan dalam mendukung fungsi pengawasan, pelaksanaan peraturan Perundang-undangan Badan keahlian DPR RI menggelar seminar Nasional bertajuk "Peran Analis Peraturan Perundang-undangan Legislatif Dalam Dukungan Keahlian Pada Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Lembaga Legislatif" di Hotel Aston Bandung, Jumat (26/4/2019).

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pemantau Pelaksanaan Undang-Undang, Rudi Rohmansyah, S.H., M.H. menyampaikan, optimalisasi hubungan terhadap fungsi pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dewan sebagai lembaga kegislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan khususnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 

Selain itu menurutnya, pembentukan jabatan fungsional ini juga diperlukan untuk menjamin pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan karir, dan penilaian kinerja pegawai yang melaksanakan tugas dibidang pemantauan, pelaksanaa peraturan Perundang-undangan pada lembaga legislatif.

"Hal ini juga untuk mendorong terlaksananya refromasi birokrasi pada unit kerja peraturan perundang-undangan legislatif. Selain itu, seminar nasional ini juga diharapkan dapat mendorong percepatan, pembentukan fungsional analis perturan perundang-undangan legislatif," tuturnya. 

Ia menambahkan, melalui lembaga seminar nasional ini dirinya berharap berbagai gagasan terkait pengawasan, pelaksanaan, peraturan Perundang-undangan muncul dan memberikan kesadaran bagi kita semua akan pentingnya pelaksanaan fungsi pengawasan dari lembaga perwakilan. "Karena itu berbagai saran dan rekomendasi dari para narasumber atau para hadirin diharapkan juga dapat terealisasi pelaksanaan seminar nasional ini," tandasnya. 

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Sekjen DPRD Provinsi Seluruh Indonesia Drs. E. A. Deni Hermawan, M.Si. saat menjadi narasumber dalam acara tersebut menyampaikan materi tentang jabatan analis peraturan perundang-undangan legislatif, upaya penguatan fungsi pengawasan pelaksanaan perda. 

"Saya akan memberikan materi bagaimana praktek di daerah yang bisa mewarnai kebutuhan-kebutuhan dari posisi-jabatan yang harus kita persiapkan. Sebagaimana kita ketahui, sekwan itu di angkat dan diberhentikan oleh Gubernur secara administratif bertanggungjawab terhadap gubernur, secara operasional bertanggung jawab terhadap pimpinan DPRD. Sementara untuk eselon ring dibawahnya dapat dipindah kapanpun oleh Gubernur, wakil gubernur, maupun sekda. Persoalannya adalah jika kita sudah melakukan pembinaan dan kaderisasi yang sudah membidangi satu bidang itu dengan mudahnya berubah dan pindah. Hal ini lah yang akan kami telurkan, karena sesungguhnya dilapangan ini yang sungguh mendesak," paparnya. 

Dalam acara tersebut, hadir juga sebagai narasumber Kepala Pusat Kajian Anggaran Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE. M. Si., Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sony Maulana Sikumbang, dan Direktur monitoring Evaluasi dan Penguatan Jaringan PSHK, Ronal Ronal Rofiandri. (Humas)

PIMPINAN DPRD

AGENDA

12
Kamis, 12 September 2019
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
13
Selasa, 13 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
01
Kamis, 01 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
Top