Minggu, 17 Februari 2019 20:58:58 Wib



Berita Dewan

Perda Penanganan Kemiskinan, Upaya Konkrit Tuntaskan Kemiskinan di Provinsi Banten

Senin, 11 Februari 2019 15:54:19 wib Dibaca: 16 Pengunjung
Ketua Komisi V DPRD Banten, H. Fitron Nur Ikhsan, M. Sc Saat Ditemui Tim Banten Parlemen TV di Ruang Kerjanya
SERANG - Dalam rangka menuntaskan masalah kemiskinan di Provinsi Banten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan Kemiskinan di Provinsi Banten. Rancangan payung hukum tersebut sejalan dengan isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  Provinsi Banten Tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011, sehingga penanggulangan Kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial menjadi prioritas pembangunan pada setiap tahapan RPJMD.
 
Ketua Komisi V DPRD Banten, H. Fitron Nur Ikhsan, M. Sc saat ditemui reporter diruang kerjanya mengungkapkan, bahwa peraturan daerah ini lahir dari kekhawatiran komisi V terhadap penanganan kemiskinan di Provinsi Banten bahwa kesadaran penanganan kemiskinan di Provinsi Banten itu hanya menjadi isu dari beberapa Oranisasi Perangkat Daerah (OPD) saja. 
 
"Kalo kita berbicara kemiskinan, kita sering dengar oh itu tugasnya dinsos, jadi program kemiskinan adanya di dinsos padahal program kemiskinan ada di semua OPD," ujarnya. 
 
"Misalkan, infrastruktur berwawasan kemiskinan itu adanya Dinas PUPR atau Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi, OPD harus berpikir menjadi bagian terintegrasi dalam penanggulangan kemiskinan. Maka perda ini lahir untuk mendorong agar penanganan kemiskinan itu bisa dilaksanakan secara terintegratif dan menjadi isu multisektoral," sambungnya.
 
H. Fitron menuturkan, yang menjadi kendala pada pembahasan Raperda tersebut yaitu masalah yang berkaitan dengan data. Karena saat ini, untuk pendataan kemiskinan bukan menjadi kewenangan Provinsi. 
 
"Itu salah satu kendala, misalnya pendataan selama ini yang menjadi problem terhadap penanggulangan kemiskinan persoalannya sering terjadi krodit dilapangan. Misalnya saat pemerintah punya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), contoh di Tangsel itu berdasarka data ada 15.000 orang mendapatkan BPNT, tapi ternyata dilapangan hanya ada 12.000 orang saja yang datanya bisa dilacak. Nah yang 3000 ini kenapa datanya tidak bisa dilacak. Ada misleading dari pusat, padahal kewenangan mendata itu ada di kabupaten/kota. Sehingga banyak yang terjadi kok ini yang miskin tidak dapet, kok yang kaya dapet. Nah kisruh itu berawal dari data," jelasnya. 
 
Ketua Komisi V ini berharap, peraturan daerah yang dibuat tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Karena, peraturan tersebut dapat menjadi acuan bagi dinas-dinas untuk membuat program. "Harapan kami, perda ini yang sudah dimiliki oleh Provinsi Banten kita berharap perda ini betul-betul dapat dilaksanakan. Karena yang membahas DPRD dan yang melaksanakan OPD," pungkasnya. (Humas)

PIMPINAN DPRD

AGENDA

13
Selasa, 13 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
01
Kamis, 01 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
Top