Minggu, 16 Juni 2019 18:44:39 Wib



Berita Dewan

Peran Dan Upaya Legislatif Dalam Mendukung Pengembangan Perpustakaan

Kamis, 28 Maret 2019 06:49:17 wib Dibaca: 32 Pengunjung

JAKARTA – Berdasarkan kajian mengenai tingkat budaya membaca di Indonesia saat ini berada di kategori rendah dengan nilai rata-rata 52,92 % (Perpusnas 2018). Baru 41% dari total penduduk Indonesia yang memanfaatkan Perpustakaan dengan tingkat kunjungan perpustakaan kurang dari 2% per hari dari jumlah penduduk. Selain itu,peringkat Literasi Internasional oleh Central Connectitut State University 2016, menunjukan bahwa tingkat kemampuan membaca dan menulis masyarakat Indonesia berada di urutan ke-60 dari 61 negara, kemudian Pelestarian dan Pemanfaatan Naskah. Dari 11.745 naskah, baru 15,63% yang dikonservasi dan dikaji.

Demikian hal tersebut di ungkapkan Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DR. IR. Djoko Udjianto, MM dalam acara Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2019 di salah satu hotel di Jakarta Kamis, (14/03/2019). “Dengan kondisi tersebut kita memiliki tantangan untuk meningkatkan kemerataan dan kualitas layanan perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat untuk kesejahteraan, meningkatkan kegemaran membaca guna membangun masyarakat berpengetahuan dan berkeahlian, serta meningkatkan deposit dan preservasi bahan perpustakaan, serta kajian naskah Nusnatara untuk melestarikan khasanah bangsa,” tuturnya.

Ia menyampaikan, bahwa berdasarkan data dari OCLC (Online Computer Library Center) Lembaga jejaring Perpustakaan yang berbasis di Amerika Serikat  tahun 2018 menempatkan Indonesia menempati peringkat ke-2 dunia jumlah perpustakaan tertinggi disusul oleh Rusia peringkat ke tiga dengan jumlah 113,440 perpustakaan dan ke-4 China 105,831 perpustakaan. “Yang paling banyak itu India menempati posisi pertama dengan jumlah 323,605 perpustakaan,” katanya.

Ia menambahkan, untuk dukungan legislatif dalam pengembangan perpustakaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa Perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat yang mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain itu, Undang-Undang No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yakni memberi peluang tumbuh kembang dunia perbukuan dalam pengertian bahwa RUU memberi kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan insentif fiskal bagi pengembangan perbukuan.

“Dukungan anggaran yang kita berikan yaitu berdasarkan DIPA No.SP DIPA -057.01-0/2018 Pagu Anggaran Tahun 2019 Perpustakaan Nasional adalah Rp730.775.563.000,- Dibanding Pagu Anggaran Tahun 2018, naik sebesar Rp145.841.925.000,- (24,93%). Kemudian untuk pengawasan dilakukan untuk menjamin pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel, serta memastikan program pemerintah berjalan dengan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Selain itu kita melakukan pengawasan, evaluasi dan mendorong Perpusnas RI untuk menyusun program-program prioritas bersifat inovatif yang bertujuan untuk pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tuturnya.

Sementara itu, perwakilan DPRD Provinsi Banten bidang kearsipan Eryawati, S.ST berharap dengan adanya Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2019 ini ada langkan konkrit legislatif dan pemerintah dalam upaya mendorong dan mendukung pengembangan perpustakaan hingga ke pelosok daerah. “Kita berharap ada langkah konrit agar perpustakaan ini terus eksis dan berkembang hingga pelosok daerah terutama di Provinsi Banten,” harapnya. (Humas)

PIMPINAN DPRD

AGENDA

13
Selasa, 13 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
01
Kamis, 01 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
Top