Minggu, 17 Februari 2019 20:26:03 Wib



Berita Dewan

Pentingnya Perda RIPPDA Bagi Dunia Kepariwisataan Banten Yang Lebih Baik

Senin, 11 Februari 2019 07:17:04 wib Dibaca: 47 Pengunjung
Ketua Komisi III Provinsi Banten H Iskandar, S.Ag, M.Sos

SERANG - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul DPRD Banten tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA) Provinsi Banten Tahun 2018-2025 memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan kepariwisataan di Provinsi Banten. 

Karena dengan adanya payung hukum tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata memiliki acuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga kepariwisataan kedepan lebih baik lagi serta mampu mengakomodir kepentingan semua pihak.

"Karena ini menjadi acuan bagi OPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik mungkin terkait dengan destinasi pariwisata terkait dengan kepariwisataan terkait dengan objek kepariwisataan dan terkait dengan hal-hal yang lain jadi RIPPDA ini sangatlah amat penting untuk pedoman bagi dinas untuk menjalankan tugas dan fungsinya sehingga kepariwisataan ke depan lebih baik lagi lebih sempurna lagi dan mampu mengakomodir kepentingan semua pihak," papar Ketua Komisi III Provinsi Banten H Iskandar, S.Ag, M.Sos kepada reporter saat ditemui diruang kerjanya belum lama ini. 

Dirinya menjelaskan, proses pembentukan Peraturan Daerah kepariwisataan ini memerlukan proses yang cukup panjang. Kendati demikian dalam proses pembentukannya ia mengaku tidak ada kendala yang berarti lantaran mendapatkan respon positif dari OPD maupun pihak lainnya. 

"Jadi Raperda dan rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Banten 2018-2025 itu kurang lebih 3 bulan. Kendala relatif tidak ada (kendala), karena semuanya dasar hukum seperti PP, UU, Permendagri, hingga peraturan kepariwisataan dan tahapannya jelas. Kemudian respon OPD terkait sangat baik. Tetapi memang Didalam pembahasan pasal-per pasal, poin-poin itu memang kita harus telit, harus betul-betul jelas, sehingga jangan sampai ada pasal atau ayat yang kemudian tidak mampu mengakomodir kepentingan kepariwisataan itu sendiri," jelasnya. 

Dirinya berharap, dengan adanya RIPPDA ini pembangunan kepariwisataan di Provinsi Banten baik kepariwisataan yang terkait dengan kuliner, kepariwisataan religi, dan kepariwisataan hiburan dapat terakomodir dengan baik. Kendati demikian, upaya tersebut juga kata dia, tentunya dengan memperihatikan dan menjaga norma-norma kedaerahan serta menghormati kearifan lokal. 

"Jadi Dunia kepariwisataan ini harus masuk di Banten, karena ada beberapa derah yang harus dihargai kearifan lokalnya. Misalnya Pandeglang, mereka daerah-daerah pertanian dan daerah pesantren. Selain itu kita berharap kunjungan destinasi wisata di Provinsi Banten dapat meningkat," pungkasnya. (Humas)

PIMPINAN DPRD

AGENDA

13
Selasa, 13 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
01
Kamis, 01 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
Top