Rabu, 18 Juli 2018 12:13:26 Wib



Berita Dewan

Pengelolaan Air Limbah Limbatkan Masyarakat

Jumat, 18 Mei 2018 14:13:23 wib Dibaca: 330 Pengunjung
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Najib Hamas.

SERANG, HUMAS DPRD-Pemerintah Provinsi Banten bakal melibatkan kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  (SPALD) di Provinsi Banten. Keterlimbatan kelompok masyarakat tertuang dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa DPRD tentang Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Najib Hamas mengatakan, penyelenggaraan  SPALD  merupakan serangkaian  kegiatan dalam  melaksanakan  pengembangan  dan  pengelolaan sarana dan prasarana  untuk  pelayanan  air  limbah domestik."Keterlimbatan kelompok masyarakat sangat penting, karenanya dimasukan dalam materi muatan Raperda Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional,"kata Najib di KP3B, Curug Kota Serang, Rabu (18/4/2018).

Selain kelompok masyarakat, penyelenggaraan SPALD juga melibatkan badan usaha yang berbadan hukum."Nantinya kelompok masyarakat dan badan usaha dapat bersama-sama dengan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk mengembangkan dan pengelolaan air limbah domestik regional,"ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Banten dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SPALD. Namun, pembentuk BUMD harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keuangan daerah Provinsi Banten."Jika keuangannya tidak memadai, BUMD SPALD dapat digabungkan dengan BUMD SPAM (Sitem Penyediaan Air Minum). Materi muatannya sudah dibahas pada Rapat Komisi IV dengan OPD,"tuturnya.

Ditambahkan Najib, tujuan pembentukan Raperda Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional untuk mewujudkan  pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik yang  efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; mewujudkan peningkatan kesehatan  masyarakat  dan  kualitas lingkungan hidup; melindungi  kualitas  sumber air dari  pencemaran  air limbah domestik; mendorong upaya  pemanfaatan  hasil  pengolahan  air limbah domestik; dan mewujudkan pencegahan, penanggulangan, dan  pemulihan kualitas sumber air.

"Isi materi muatan Raperda Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional ini sudah disepakati kedua belah pihak, yakni Komisi IV DPRD dan OPD terkait pada rapat pembahasan Raperda,"terangnya, seraya menyatakan Raperda Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional memuat 19 BAB dengan 55 Pasal. (hms)

PIMPINAN DPRD

AGENDA

Top