Minggu, 16 Juni 2019 17:41:43 Wib



Berita Dewan

Pemprov Banten Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Kamis, 23 Mei 2019 09:48:42 wib Dibaca: 28 Pengunjung
SERANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. Opini tersebut merupakan yang ke 3 kalinya di raih oleh Provinsi Banten. 
 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 itu diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, Hari Wiwoho, kepada Ketua DPRD Provinsi Banten dalam Sidang Paripuma lstimewa di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Serang (22/5/2019). 
 
Dalam sambutannya, Hari Wiwoho menyampaikan, bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas LKPD. Menurutnya, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenal kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu yang pertama kesesuaian dengan standar akuntansi, kedua kecukupan pengungkapan, ketiga kepatuhan terhadap perundang-undangan dan ke empat efektivitas sistem pengendalian intern. 
 
"Pada semester I Tahun Anggaran 2019 BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten telah berhasil mempertahankan Opini WTP yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya," ungkapnya. 
 
Lebih lanjut ia mengatakan, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Banten, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian. 
 
Ia memaparkan, beberapa permasalahan tersebut antara lain, temuan atas Sistem Pengendalian Intern, temuan atas kepatuhan temadap Peraturan Perundang-undangan, dan temuan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, 
 
"Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pememeriksaan BPK. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi BPK disampaikan kepada BPK selambat-Iambatnya 60 hari sejak laporan diterima. Pejabat yang tidak menindaklanjuti dapat dikenai sanksi. Upaya-upaya ini guna mewujudkan Good Governance dan Clean Government Indonesia. khususnya di wilayah Provinsi Banten," pungkasnya. 
 
Sementara itu, Gubernur Wahidin Halim mengatakan, bahwa semua pihak harus bersyukur atas pencapaian opini WTP yang ke tiga kalinya dari BPK. Kendati demikian menurutnya opini WTP tersebut bukan berarti pekerjaan Pemprov Banten telah tuntas, melainkan harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi untuk memperbaiki catatan-catatan dari BPK.
 
"Tentuya kita bersyukur, namun opini WTP ini bukan hanya keberhasilan Pemprov Banten melainkan juga keberhasilan DPRD Banten," tutupnya. 
 
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengucapkan selamat atas diraihnya kembali opini WTP dari BPK. Dirinya meminta Pemprov Banten tidak cepat puas dengan hasil tersebut, karena dalam opini tersebut masih terdapat beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti dan diselesaikan. 
"Saya apresiasi kepada seluruh OPD dan setwan atas diraihnya opini WTP yang disampaikan oleh BPK dalam sidang paripurna ini," ucapnya. (Humas)

PIMPINAN DPRD

AGENDA

13
Selasa, 13 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
01
Kamis, 01 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
Top