Rabu, 12 Desember 2018 05:29:04 Wib



Berita Dewan

Pansus DPRD Bahas Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

Rabu, 21 November 2018 22:27:29 wib Dibaca: 9 Pengunjung
Rapat Pansus Pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

SERANG, HUMAS DPRD.-Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Banten membahas Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Komisi IV, Rabu (21/11/2018). Rapat tersebut menghadirkan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Biro Hukum.

Ketua Pansus, Thoni Fathoni Mukson mengatakan, rapat pembahasan Raperda ini untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi."Makanya kami mengundang Perangkat Daerah yang terkait,"kata Thoni.

Menurut Thoni, Raperda ini harus memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, kesesuian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan muatan lokal."Pembahasan Raperda ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditargetkan selesai tanggal 20 Desember 2018,"ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur, Andika Hazrumy mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling jauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan."Untuk pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil ini wajib memiliki izin lokasi,"kata Andika.

Izin lokasi, lanjutnya, berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian, rencana zonasi wilayah pesir dan pulau-pulau kecil berfungsi sebagai dokumen formal perencanaan daerah, memberikan kekuatan hukum untuk pemanfaatan ruang laut, alat sinergitas pemanfaatan spasial, acuan pemberian izin pemanfaatan ruang, rujukan konflik ruang laut, legitimasi peruntukan ruang laut. kawasan pemanfaatan umum seluas 153.853,03 hektare, kawasan konservasi seluas 153.853,03 hektare, dan alur laut seluas 275.912,37 hektare. (hms)

LAINNYA

PIMPINAN DPRD

AGENDA

13
Selasa, 13 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
01
Kamis, 01 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
Top