Selasa, 16 Juli 2019 23:06:47 Wib



Berita Dewan

Komisi V Bahas Raperda Pengelolaan Dan Pelestarian Kebudayaan

Senin, 01 April 2019 16:04:42 wib Dibaca: 56 Pengunjung

SERANG - Dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, H. Fitron Nur Ikhsan, M.Sc mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Budayawan, Akademisi, dan Organisasi masyarakat lainnya di Gedung DPRD Banten Selasa, (19/03/2019).

H. Fitron Nur Ikhsan, M.Sc mengatakan, bahwa hari ini pihaknya akan menerima masukan dari berbagai pihak terkait Raperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan yang nantinya akan di bahas lebih lanjut untuk di perdakan. "Hari ini kita hanya mendengarkan masukan-masukan saja dari semua pihak. Nanti akan kita catat dan akan kita bahas," ujarnya. 

Sementara itu perwakilan dari akademisi, Prof. Dr. HMA. Tihami, MA menyampaikan bahwa budaya Banten perlu dirawat. Untuk teknis bagaimana perawatannya menurutnya hal tersebut nanti tertuang dalam Raperda Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan. "Tentu budaya ini perlu kita rawat, seperti apa perawatannya, nanti di Perda ini," ujarnya. 

Ia mengatakan, bahwa raperda tersebut memiliki catatan perabikan yang harus di perbaiki. Salah satunya seperti mengenai kelengkapan peraturan yang lebih rinci terkait lintas budaya yang ada di Banten. Karena menurutnya, di Provinsi Banten ini terdapat beragam budaya baik dari dalam maupun dari luar Banten. "Salah satunya itu, yang mungkin harus terakomodir. Lintas budaya itu. Karena banyak orang-orang luar yang tinggal di Banten yang juga memiliki budayanya masing-masing," ujarnya. 

Selain itu, ia juga mengaku perlu adanya petawatan kebudayaan. Hal tersebutlah yang dapat membedakan satu budaya dengan budaya lainnya. Ia berharap, kedepan masyarakat bisa membedakan antara kebudayaan, budaya, dan kesenian. "Kesenian dan adat adalah bagian dari budaya. Karena inilah yang saya temukan dalam sebuah penelitian," pungkasnya. 

Ditempat yang sama perwakilan KAHMI Banten, Udin Saparudin menilai bahwa saat ini instansi pemerintah masih ragu-ragu menggunakan simbol bangunan menara mesjid Banten sebagai icon atau simbol dari sebuah saksi peradaban kemegahan Provinsi Banten. 

"Saya kira ini perlu di rawat dan dilestarikan. Kalau kita melihat di beberapa penataan bangunan baru beberapa saja penggunan simbol-simbol Banten. Jadi saya kira kecintaan terhadap culture budaya masih di Pandang sebelah mata," tandasnya. (Humas)

 
 

PIMPINAN DPRD

AGENDA

13
Selasa, 13 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
01
Kamis, 01 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
Top